SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat peran perempuan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kerja sama ini diwujudkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perempuan Antikorupsi 2025 di Gedung Binaloka, Kantor Gubernur Jatim, Jumat (9/5/2025).

Acara tersebut dihadiri sekitar 100 kepala sekolah dan guru perempuan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Para peserta diberikan pembekalan langsung dari KPK untuk menjadi agen perubahan (agent of change) dalam gerakan budaya antikorupsi, terutama di lingkungan pendidikan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur , Adhy Karyono, menyatakan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi, baik sebagai ibu, istri, maupun anggota masyarakat.

“Kita ingin menanamkan integritas untuk budaya antikorupsi, karena pencegahan korupsi ini tidak hanya domain aparat, tapi juga partisipasi masyarakat,” tegas Adhy.

Baca Juga :   Pemkab Pacitan Bagi-bagi Insentif Jelang Pilkada 2024

Ia menambahkan, peserta yang dilibatkan, yakni guru dan kepala sekolah merupakan pihak yang sehari-hari bersinggungan dengan pengelolaan dana seperti BOS, BPOPP, dan anggaran lainnya yang rawan disalahgunakan.

“Ini kami jadikan agen of change, di mana mereka nanti akan bergabung dengan penyuluh antikorupsi untuk memberikan dampak agar Jatim bisa kuat dalam pencegahan korupsi dan menanamkan nilai-nilai moral serta integritas,” lanjutnya.

Adhy juga menyoroti bahwa meskipun SMA/SMK negeri merupakan unit terkecil dalam struktur organisasi Pemprov Jatim, mereka mengelola dana yang cukup besar dan menjalankan banyak kegiatan teknis yang rentan terhadap penyimpangan.

Baca Juga :   KPK Periksa 7 Pokmas di Malang Soal Kasus Suap Dana Hibah DPRD Jatim

“Pendidikan antikorupsi harus benar-benar diserap oleh para guru dan kepala sekolah sebagai peserta yang kita libatkan dalam forum ini,” tandasnya.

Sementara itu, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, David Sepriwasa, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi KPK untuk mengajak peran aktif perempuan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkup keluarga dan masyarakat.

“Maka di sini kita memberikan materi tentang peran perempuan sebagai *support system* dalam pencegahan korupsi. Dan antusiasmenya alhamdulillah tinggi karena KPK punya tiga strategi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” jelas David.

Baca Juga :   KPK Periksa 18 Orang Pokmas di Gresik Terkait Korupsi Dana Hibah DPRD Jatim

Ia menekankan bahwa pencegahan yang paling mendasar adalah membangun integritas pribadi, sebab sistem yang baik tetap bisa dilanggar jika integritas individu lemah.

“Ini penting karena yang menjadi pintu masuk tindakan korupsi adalah niat. Maka bagaimana caranya agar tidak terbesit melakukan korupsi. Paling penting adalah integritas,” pungkasnya.(*)