SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengizinkan penarikan iuran warga untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi pengurus RT dan RW yang hendak menggelar perayaan, dengan catatan penarikan sumbangan tidak boleh membebani masyarakat.

Aturan mengenai iuran warga ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.3/16871/436.1.1/2026. Dalam regulasi tersebut, sejatinya hanya ada tiga iuran wajib yang legal di tingkat RT/RW, yaitu iuran keamanan, kebersihan, dan penerangan jalan yang belum dikelola pemerintah daerah.

Meski iuran perayaan Kemerdekaan RI tidak masuk kategori wajib, Pemkot Surabaya tetap memberikan kelonggaran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, menegaskan sumbangan perayaan tetap diperbolehkan dengan syarat bersifat sukarela tanpa patokan nominal.

"Iuran atau sumbangan untuk perayaan Hari Kemerdekaan RI tetap diperbolehkan. Syaratnya harus bersifat sukarela dan tidak boleh ada pemaksaan nominal yang harus diberikan warga," ujar Eddy.

Eddy mengingatkan agar partisipasi warga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Panitia perayaan dilarang keras menentukan batas minimal sumbangan agar momentum kemerdekaan tidak menimbulkan beban finansial bagi warga.

"Prinsip utamanya adalah tidak ada paksaan nominal. Penarikan dilakukan secara sukarela, tanpa mematok besaran angka, dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi warga," tambahnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya meminta pengurus RT/RW mengelola dan mencatat dana warga secara transparan. Setiap rincian uang masuk dan keluar wajib dilaporkan secara terbuka guna menjaga kepercayaan serta memupuk semangat gotong royong di tingkat lingkungan.

"Perayaan HUT RI ini merupakan wujud gotong royong warga dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Semangat kebersamaan yang dibangun secara sukarela dapat mempererat tali silaturahmi antarwarga," pungkas Eddy. (Tengku Abdillah Ayyub)