KOTA MADIUN - Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun resmi menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Madiun, Rabu (29/7/2026). Kesepakatan tersebut menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun Tahun 2027.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan penyusunan KUA-PPAS dilakukan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, serta disiplin anggaran. Dokumen tersebut juga menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah pada tahun mendatang.

"KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun sebagai pedoman penyusunan APBD dengan mengutamakan efektivitas, efisiensi, dan disiplin anggaran. Dokumen ini menjadi dasar dalam menentukan program-program prioritas agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah," ujar F. Bagus Panuntun.

Dalam KUA-PPAS 2027, Pemerintah Kota Madiun menetapkan lima prioritas pembangunan, yaitu penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), transformasi pemerintahan digital, penguatan ketahanan sosial dan lingkungan, serta peningkatan inovasi daerah.

Baca Juga :   Tiga Anggota DPRD Kota Madiun Walk Out dari Rapat Paripurna, Soroti Pembahasan KUA-PPAS 2027

Kelima prioritas tersebut diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur agar arah pembangunan daerah tetap sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, menyampaikan bahwa DPRD akan terus mengawal proses pembahasan APBD agar setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan tahapan awal dalam penyusunan APBD Tahun 2027. DPRD berkomitmen mengawal proses pembahasan selanjutnya agar anggaran yang disusun tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Madiun," kata Istono.

Baca Juga :   DPRD Magetan Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

Pemerintah Kota Madiun dan DPRD berharap sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dapat terus terjaga sehingga pelaksanaan program pembangunan pada Tahun Anggaran 2027 berjalan optimal, transparan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.