KEDIRI - Mengantisipasi meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi seiring datangnya musim penghujan, Pemerintah Kabupaten Kediri mulai memperkuat kesiapsiagaan. Langkah ini diwujudkan dengan menyiagakan personel, peralatan, hingga sistem koordinasi lintas sektor guna memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan tepat.

Keseriusan tersebut ditandai lewat apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan penanggulangan bencana Kabupaten Kediri Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Pemkab Kediri, Kamis siang.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, hingga relawan kebencanaan. Seluruh elemen disiapkan untuk memperkuat respons bersama dalam menghadapi potensi bencana selama musim penghujan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, M. Solikin, mengatakan apel kesiapsiagaan menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh unsur memahami potensi ancaman di wilayahnya. Sejumlah kawasan di Kabupaten Kediri dinilai memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama angin puting beliung, tanah longsor, dan banjir.

Baca Juga :   Sampah Menggunung dan Bau Menyengat, Dewan Sidak TPA Sekoto Badas

"Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan," ujar M. Solikin. Terlebih lagi, bencana angin puting beliung sempat menerjang Kecamatan Kepung beberapa waktu lalu. Kejadian itu menjadi pengingat nyata bahwa ancaman akibat perubahan cuaca memerlukan perhatian serius.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Ariyanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan respons langsung terhadap peralihan iklim dari kemarau menuju musim hujan. Masa transisi tersebut sangat berpotensi memicu berbagai kejadian ekstrem.

"Kesiapan personel dan peralatan menjadi faktor penting agar proses penanganan maupun evakuasi dapat dilakukan tanpa harus menunggu terlalu lama," tegas Ariyanto.

Baca Juga :   Pemkab Kediri Siaga Full Team, Ancam Bencana Hidrometeorologi Ditangkal Sejak Dini

Sebagai bagian dari langkah antisipasi, petugas juga disiagakan selama 24 jam penuh. Pola koordinasi yang terintegrasi ini diharapkan mampu membuat setiap laporan masyarakat segera ditindaklanjuti secara terarah, mulai dari tahap penerimaan informasi hingga pelaksanaan evakuasi di lapangan. (Muhammad Zainurofi)