TULUNGAGUNG - Pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan. Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin langsung menggelar rapat staf bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa siang (14/4).

Rapat yang digelar di Ruang Prajamukti Pemkab Tulungagung itu dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu di tengah situasi pasca OTT.

Kemendagri bahkan memberi atensi khusus terhadap keberlangsungan pemerintahan di daerah tersebut. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Efrimeiriza, turun langsung ke Tulungagung untuk memberikan arahan.

Efrimeiriza menegaskan, ada empat poin utama yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Yakni memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, menjamin pelayanan publik, menyiapkan langkah mitigasi, serta memberikan motivasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN).

“Yang paling penting adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa integritas kepala daerah tetap menjadi kunci utama, meskipun berbagai langkah pencegahan telah dilakukan. Dalam hal manajemen kepegawaian, PLT bupati dilarang melakukan pengisian jabatan tanpa izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memastikan pihaknya telah melakukan koordinasi internal. Ia menegaskan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Kami pastikan pelayanan publik tetap berjalan normal,” tegasnya.

Saat ini, sejumlah ruangan di Kantor Pemkab Tulungagung masih dalam proses sterilisasi oleh tim penyidik KPK. Meski begitu, aktivitas pemerintahan tetap berlangsung dengan penyesuaian di beberapa sektor. (Agus Bondan/Beny Setiawan)