PACITAN - Sejumlah daerah di Jawa Timur mulai mempertimbangkan penerapan kebijakan work from home (WFH) satu kali dalam sepekan. Kebijakan ini mencuat di tengah situasi global, menyusul konflik antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz dan memicu kenaikan harga minyak dunia.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Pacitan belum memastikan akan mengikuti langkah tersebut. Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, menyatakan pihaknya masih melakukan kajian dan belum merumuskan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN). “Kami belum merumuskan atau memberikan kebijakan itu, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pacitan ini berbeda dengan daerah lain,” ujar Bupati.

Menurutnya, kondisi geografis dan mobilitas di Pacitan menjadi pertimbangan utama. Jarak antar kantor pemerintahan relatif dekat sehingga tidak menimbulkan kemacetan seperti di kota-kota besar.

“Di sini cukup dekat dari kantor ke kantor lainnya, kecuali memang masyarakat atau dari kecamatan-kecamatan. Kalau yang di kota, insyaallah tidak ada macet,” jelasnya.

Baca Juga :   Pacitan Tak Ingin Gegabah, Kebijakan WFH Masih Dikaji

Meski begitu, Bupati tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan khusus, terutama bagi ASN yang bertugas di wilayah yang jauh dari pusat kota. “Kecuali bagi ASN yang berada di luar, ini perlu ada kebijakan khusus,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusan terkait WFH akan mempertimbangkan masukan dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), terutama terkait efektivitas penerapannya di Pacitan.

“Bisa saja Pacitan tidak menerapkan kebijakan WFH, tapi saya juga butuh masukan dari teman-teman kepala dinas, efektif atau tidak jika kebijakan itu diterapkan di Pacitan, meskipun di kota-kota besar memang sangat efektif,” tandasnya. (Edwin Adji)