SURABAYA - Polemik kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh Pemkot Surabaya menjadi sorotan utama dalam ruang dialog santai bersama masyarakat, mahasiswa, dan wakil rakyat melalui program “Rujak Suroboyo” yang tayang di JTV pada Kamis (29 /1/26). Acara ini menghadirkan suasana jagongan khas arek suroboyo untuk membedah persoalan publik, khususnya kebijakan pendidikan yang berdampak langsung pada mahasiswa.

Suasana cangkrukan tetap hangat, namun diskusi mengarah serius saat mahasiswa mengeluhkan perubahan skema bantuan UKT atau Uang Kuliah Tunggal. Bantuan yang sebelumnya menanggung penuh biaya kuliah kini diseragamkan maksimal Rp 2,5 juta. Kondisi ini membuat sebagian mahasiswa kesulitan melunasi UKT dan terancam tidak bisa melakukan KRS pada semester berjalan.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh diberlakukan kepada penerima beasiswa lama. Menurutnya, peraturan wali kota sebelumnya telah menjamin pembiayaan pendidikan hingga mahasiswa lulus.

“Di Perwali sebelumnya sudah jelas disebutkan bahwa penerima beasiswa pemuda tangguh itu dibiayai sampai selesai kuliah. Kalau kemudian ada aturan baru yang langsung memangkas dan diberlakukan kepada mahasiswa yang sedang berjalan, ini jelas tidak adil dan berpotensi melanggar asas kepastian hukum,” tegas Imam.

Baca Juga :   Protes Dugaan Mafia Pupuk, Mahasiswa Geruduk Dispertan Sampang

Keluhan juga datang langsung dari mahasiswa penerima beasiswa. Beberapa di antaranya mengaku harus mencari pinjaman bahkan menjual aset pribadi demi menutup kekurangan biaya UKT. Situasi ini dinilai sangat memberatkan, terlebih bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Juli Purnomo, menyebut perubahan kebijakan dilakukan seiring meningkatnya jumlah penerima beasiswa yang kini mencapai puluhan ribu mahasiswa. Meski demikian, ia memastikan pihaknya terus berupaya mencari jalan keluar agar mahasiswa tidak sampai putus kuliah.

“Program ini sejatinya dibuat untuk memperluas akses pendidikan dan mencetak generasi unggul. Prinsip kami tetap sama, yaitu satu keluarga satu sarjana, sehingga kebijakan apa pun tidak boleh memutus masa depan pendidikan anak-anak Surabaya,” ujar Purnomo.

Baca Juga :   Mahasiswa Ponorogo Kritik Kenaikan Gaji DPR dan Tindakan Represif Aparat dalam RDP

Diskusi di Rujak Suroboyo juga menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih terbuka antara Pemkot Surabaya, DPRD, dan perguruan tinggi. DPRD Kota Surabaya berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan beasiswa pemuda tangguh agar tetap berpihak kepada mahasiswa, khususnya mereka yang sudah berada di tengah masa studi.

Melalui format dialog santai namun substansial, Rujak Suroboyo kembali menegaskan perannya sebagai ruang aspirasi rakyat Surabaya, tempat suara mahasiswa dan masyarakat disampaikan secara terbuka demi mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih adil dan berkeadilan. (Amellia Ciello)

Baca Juga :   Bersama Jaga Banyuwangi, Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Pilih Jalur Dialog