SURABAYA - Program talkshow JTV “Gak Cumak Cangkrukan” yang tayang Jumat (23/1/26) mengangkat ironi besar dalam penegakan integritas pemerintahan daerah. Kota Madiun yang meraih skor tertinggi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 justru diguncang kabar penetapan Wali Kota, Maidi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK.

Dalam tayangan tersebut, host Taufik Monyong, membuka diskusi dengan fenomena karangan bunga dukungan kepada Maidi pasca penangkapan. Publik, menurutnya, terbelah antara solidaritas personal dan fakta hukum yang sedang berjalan.

“Didukung opo? Didukung tidak bersalah, tapi nyatanya ketangkep. Urusan benar tidaknya ya di persidangan,” ujar Taufik.

Biaya Politik Dan Budaya “Yang Biasa Dianggap Benar”

Baca Juga :   KPK Ungkap Skema Bagi-Bagi Jatah dalam Kasus Izin Tinggal WNA, Silmy Karim Terima Rp100 Juta per Pekan

Penyuluh Antikorupsi utama, Iin Purwanti, menilai akar masalahnya tak lepas dari biaya politik yang mahal dan normalisasi politik uang.

“Jangan membenarkan yang biasa. Politik uang itu bukan budaya, tapi kebiasaan yang salah,” tegas Iin. Ia menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat berani menolak serangan fajar, karena dampaknya jauh lebih merugikan dalam jangka panjang.

Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur, Reswanda, menyoroti dugaan penyalahgunaan CSR (Corporate Social Responsibility) yang kerap dianggap “bukan uang negara”.

Baca Juga :   Sempat Diburu KPK, Wamen Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan KPK Terkait OTT Imigrasi

“CSR itu bukan untuk disentralkan oleh kepala daerah. Kalau diminta dengan posisi kekuasaan, itu sudah abuse of power,” jelas Reswanda. Menurutnya, praktik ini berbahaya karena membuka ruang tafsir hukum sepihak oleh pejabat.

Masalah Kultural Dan Krisis Keteladanan

Dari perspektif budaya, praktisi hukum sekaligus budayawan, Bung Chrisman Hadi, menyebut korupsi sebagai penyakit laten bangsa.

Baca Juga :   KPK Geledah Dinkes Ponorogo, Dalami Kasus Korupsi Sugiri Sancoko

“Ini bukan cuma soal hukum, tapi soal kebudayaan. Kita sakit, tapi tidak jujur mengakui bahwa kita sakit,” katanya. Ia menilai pidato anti korupsi tidak cukup tanpa contoh nyata, serta menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak dini sebagai jalan panjang perubahan.

Menutup diskusi, para narasumber sepakat bahwa keteladanan adalah kunci.

“Anak-anak butuh role model. Integritas harus dibumikan, dimulai dari rumah,” pungkas Iin Purwanti.

Baca Juga :   Fakta-Fakta Rumah Pengusaha Pacitan Digeledah KPK, Terkait Kasus Sugiri Sancoko

Kasus Maidi pun menjadi cermin bahwa integritas bukan sekadar skor, melainkan praktik nyata yang menuntut kejujuran, keberanian, dan konsistensi, baik dari pemimpin maupun masyarakat. (Amellia Ciello)