JAKARTA - Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf secara terbuka setelah pernyataannya terkait penanganan bencana karhutla menuai sorotan publik. Polemik bermula saat ia melaporkan dalam rapat terbatas bersama Presiden RI pada (23/9/2026) bahwa aktivitas masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah berjalan normal di tengah bencana kabut asap.

"Izinkan saya menanggapi pemberitaan mengenai pernyataan saya dalam rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia pada 23 September 2026 lalu. Dalam rapat terbatas, saya menjelaskan bahwa 'roda kehidupan masyarakat berjalan normal' di tengah penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Kalimantan," ujar Suharyanto dalam akun Instagram pribadinya, Jumat, 25 September 2026.

Suharyanto kemudian memberikan klarifikasi bahwa penggunaan kata 'normal' yang ia sampaikan dalam forum terbatas tersebut memiliki batasan arti tertentu. Ia menegaskan bahwa diksi tersebut hanya merujuk pada indikator aktivitas dasar masyarakat seperti lalu lintas darat, kegiatan perdagangan, serta pelayanan publik yang masih tetap beroperasi di tengah situasi darurat.

"Dengan kata lain, keberlangsungan layanan dasar dan aktivitas masyarakat menjadi salah satu gambaran situasi lapangan yang dilaporkan. Namun demikian, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah," jelasnya.

Baca Juga :   Petugas Gabungan dan Masyarakat Gelar Salat Istisqa di Posko Karhutla Gunung Lawu

Kendati demikian, pihak BNPB menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih harus menghadapi dampak serius akibat tebalnya kabut asap.

Kualitas udara yang menurun, gangguan kesehatan warga, terganggunya proses pendidikan, hingga hambatan pada penerbangan komersial maupun operasi udara pemadaman karhutla menjadi realitas harian yang dirasakan masyarakat di lokasi terdampak.

"Saya memahami penggunaan kata normal dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai," imbuhnya.

Baca Juga :   Empat Titik Api Masih Terpantau di Lereng Gunung Lawu Wilayah Ngawi

Pernyataan kontroversial ini sempat memicu berbagai tanggapan dari publik yang khawatir pemerintah memandang remeh krisis lingkungan yang sedang melanda wilayah Kalimantan. Melalui klarifikasi resmi tersebut, Suharyanto berharap kesalahpahaman di tengah masyarakat dapat diluruskan sekaligus menegaskan komitmen penuh pemerintah.

"Karena itu, saya memohon maaf kepada masyarakat terdampak karhutla jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja. Bukan begitu maksud saya," pungkas Suharyanto.

Sebagai tindak lanjut atas situasi darurat ini, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, unsur TNI dan Polri, Manggala Agni, serta para relawan memastikan akan terus bekerja keras di lapangan. Upaya pemadaman titik api, penanganan dampak kesehatan warga, serta perlindungan keselamatan masyarakat akan terus diprioritaskan hingga penanganan karhutla tuntas sepenuhnya. (Tengku Abdillah Ayyub)

Baca Juga :   Lima Hektar Hutan Gunung Budheg Terbakar, Api Dikendalikan 2,5 Jam