SURABAYA - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026, arah kepemimpinan NU memasuki abad kedua menjadi perhatian para ulama dan tokoh pesantren di Jawa Timur (Jatim).

Hal itu mengemuka dalam Dialog Publik bertema “Transformasi–Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang digelar Jurnalis Pokja Grahadi bersama Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Aula JKSN, Surabaya, Rabu (12/8/2026).

Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kawakan mulai dari Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri alias Gus Ali, Guru Besar Bidang Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Prof Usep Abdul Matin, Guru Besar Bidang Sejarah dan Pemikiran Islam Klasik UINSA Prof Dr KH Imam Ghozali Said, serta Ketua Umum JKSN sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim sebagai pembicara utama.

Dalam paparannya, Kiai Asep yang juga putra pahlawan nasional serta muasis NU KH Abdul Chalim, menegaskan bahwa transformasi NU pada abad kedua harus tetap berpijak pada akar sejarah kelahirannya sebagai organisasi yang dibangun dari pesantren dan ulama.

Baca Juga :   JKSN Gelar Forum Silaturahim di Surabaya, Dihadiri 200 Kiai dari Berbagai Daerah

Menurut Kiai Asep, NU sejak awal bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan wadah yang lahir dari kebutuhan pesantren untuk menyatukan kekuatan dalam menghadapi persoalan keumatan dan kebangsaan.

Ia mengingatkan bahwa pesantren telah menjadi pusat pendidikan sekaligus perjuangan masyarakat jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara.

“Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren, tetapi mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri,” ujar Kiai Asep yang juga Ketua Umum Pergunu ini.

Kondisi tersebut, lanjutnya, mendorong para ulama dan tokoh pesantren memikirkan pentingnya membangun organisasi yang dapat menyatukan kekuatan pesantren.

Salah satu proses penting sebelum berdirinya NU, kata dia, adalah pembentukan Nahdlatul Wathan di Surabaya pada 1916 sebagai lembaga kaderisasi. Para pemuda, termasuk putra kiai dan tokoh, dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus perjuangan pesantren.

Dari proses kaderisasi tersebut berkembang gagasan membentuk organisasi yang lebih besar dan mampu menaungi pesantren-pesantren. Kiai Asep kemudian memaparkan proses kelahiran NU pada 1926.

Ia menyebut gagasan tersebut tidak terlepas dari pemikiran KH Abdul Wahab Hasbullah dan KH Hasyim Asy'ari bersama sejumlah ulama pesantren lainnya.

Menurutnya, KH Hasyim Asy'ari menghendaki agar organisasi tersebut tidak dibangun oleh perseorangan, melainkan lahir dari lembaga-lembaga pesantren yang diwakili para ulama.

Dalam pertemuan yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz, para ulama membahas sejumlah persoalan penting. Pada akhirnya, nama Nahdlatul Ulama digunakan sebagai organisasi yang mewadahi kekuatan ulama dan pesantren.

Kiai Asep menyebut struktur awal NU menempatkan KH Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, KH Ahmad Dahlan Ahyad sebagai wakil, KH Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib Awwal, dan KH Abdul Chalim sebagai Katib Tsani.

“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” kataya.

Kiai Asep menilai karakter kepemimpinan NU harus tetap menjaga posisi ulama sebagai rujukan utama organisasi.

Menjelang Muktamar ke-35, Kiai Asep juga menyampaikan kritik terhadap dinamika penyelenggaraan sejumlah muktamar sebelumnya.

*Pesan Khusus untuk Muktamar*

Ia menilai terdapat persoalan dalam proses penyelenggaraan dan mekanisme pengambilan keputusan yang perlu menjadi evaluasi agar tidak kembali terjadi dalam Muktamar ke-35 di Tambakberas.

Kiai Asep meminta agar NU tidak dikendalikan oleh segelintir kelompok yang tidak memiliki legitimasi keulamaan yang kuat.

“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” tegasnya.

Ia berharap Muktamar tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi momentum mengembalikan marwah NU sebagai organisasi ulama dan pesantren.

Menurut Kiai Asep, transformasi NU tidak boleh dimaknai sebagai upaya meninggalkan sejarah organisasi. Sebaliknya, transformasi harus diarahkan untuk meneruskan cita-cita awal NU dengan menyesuaikan tantangan zaman.

Ia menyebut terdapat dua fondasi penting dalam gagasan awal NU, yakni perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dan pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.

Ahlussunnah wal Jamaah, kata dia, memiliki karakter inklusif, mengedepankan persatuan, serta mampu membangun hubungan dengan kelompok lain tanpa kehilangan jati diri.

“Paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham inklusif, paham persatuan dan kesatuan yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan,” tegasnya.

Jika dahulu perjuangan NU diarahkan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka pada abad kedua perjuangan tersebut harus ditransformasikan menjadi upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

“Indonesia merdekanya harus ditransformasi oleh keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita merdeka, tetapi kita belum merasakan kemerdekaan itu,” ujarnya.

Kiai Asep menilai NU harus kembali memainkan peran strategis sebagai kekuatan moral, keagamaan dan kebangsaan yang mampu memberikan arah bagi masyarakat sekaligus menjaga persatuan bangsa.

Sementara Ketua Jurnalis Pokja Grahadi Fatimartuzzahroh yang akrab disapa Ima mengatakan dialog ini diinisiasi dari keinginan berkontribusi insan pers Jawa Timur menyongsong Muktamar ke-35 NU. Terlebih, Jatim menjadi tuan rumah pelaksanaan muktamar yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

“Semangatnya supaya suara-suara ataupun pemikiran dari alim ulama di Jawa Timur bisa terdengar dan juga bisa tersampaikan untuk harapan terkait transformasi, reorientasi kepemimpinan NU pada abad kedua nantinya,” kata Ima.

Ia menjelaskan, gagasan dialog tersebut bermula dari diskusi para jurnalis Pokja Grahadi bersama Sekjend JKSN, M Ghofirin terkait kontribusi apa yang bisa dilakukan untuk gelaran Muktamar agar bisa menghasilkan kepemimpinan NU yang lebih baik. Gagasan itu kemudian dibicarakan dengan Kiai Asep dan mendapat sambutan positif hingga akhirnya diwujudkan dalam dialog publik tersebut.

Sekitar 60 wartawan dari Jawa Timur hadir dalam forum itu. Selain insan pers, kegiatan juga diikuti perwakilan PMII, GP Ansor, IPNU, IPPNU, ISNU dan juga Sarbumusi.

Ima berharap hasil pemikiran para ulama dan kiai yang muncul dalam dialog dapat disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bagian dari kontribusi pers dalam menyongsong Muktamar ke-35.

“Harapannya bisa mensyiarkan hasil dari pemikiran para ulama, para kiai di Jawa Timur untuk harapan kepemimpinan NU yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (*)