MADIUN - Delapan fraksi DPRD Kota Madiun menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (13/11/2026), dengan agenda jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi sekaligus pengambilan keputusan terhadap Raperda APBD 2027.

Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp939,05 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp306,88 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp632,17 miliar. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1,07 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sekitar Rp135 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, menyampaikan bahwa postur APBD 2027 telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kota juga diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.

Adapun sejumlah catatan fraksi meliputi optimalisasi kemandirian fiskal dan peningkatan PAD, efisiensi belanja operasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penguatan akuntabilitas anggaran berbasis kinerja. Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menyebut seluruh fraksi dapat memahami dan menerima jawaban eksekutif sebagai bagian dari kemitraan antara legislatif dan pemerintah daerah.

Dengan disetujuinya Raperda APBD 2027, DPRD berharap pelaksanaan anggaran dapat dilakukan tepat waktu dan efektif. Kebijakan anggaran tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun secara merata.