NGAWI - Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pada 2026 rupanya berimbas nyata hingga ke daerah. Di Kabupaten Ngawi, geliat lelang proyek pemerintah yang biasanya ramai kini justru lesu. Sepanjang semester pertama tahun ini, jumlah paket pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang masuk ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Ngawi tercatat sangat minim.

Berdasarkan data Bagian PBJ Setda Ngawi, hingga akhir Juni 2026 hanya ada empat paket pekerjaan yang berhasil masuk proses lelang atau tender. Rinciannya, dua paket kegiatan konstruksi dan dua paket jasa konsultasi. Nilai total kontrak dari keempat paket tersebut mencapai Rp4,3 miliar, dari pagu anggaran awal sebesar Rp4,7 miliar.

Kepala Bagian PBJ Setda Ngawi, Rahmat Fitrianto, menjelaskan bahwa dua paket konstruksi meliputi pembangunan laboratorium dan kegiatan konsolidasi dari Dinas Pendidikan. Sementara dua paket jasa konsultasi merupakan kegiatan pengawasan atas dua proyek konstruksi tersebut.

“Untuk paket sampai dengan semester satu, sampai dengan 30 Juni 2026 ini, untuk yang masuk di PBJ, untuk tender itu ada empat paket, dua paket untuk pekerjaan konstruksi, dua paket jasa konsultasi. Kalau nilai terkontraknya itu 4,3 miliar dari pagu 4,7. Kalau kita bicara efisiensi, ya hampir delapan persen,” ujar Rahmat Fitrianto, Kepala Bagian PBJ Setda Ngawi.

Baca Juga :   Sungai Bengawan Solo Menghitam, Pemkab Ngawi Uji Sampel Air

Selain proses tender, PBJ Ngawi juga mencatat aktivitas pengadaan langsung. Dari pagu Rp10,2 miliar, nilai yang berhasil terkontrak mencapai Rp9,9 miliar. Kegiatan ini terdiri atas satu pengadaan barang, enam paket konstruksi, 50 paket jasa konsultasi, dan 55 paket kegiatan lainnya.

Lantas, mengapa jumlah paket lelang bisa turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya? Rahmat mengungkapkan, penyebab utamanya adalah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang membuat banyak instansi menahan atau memangkas rencana belanja. Faktor kedua adalah maraknya penggunaan e-purchasing, yakni metode belanja pemerintah secara elektronik melalui katalog daring, di mana perangkat daerah bisa langsung memesan barang atau jasa tanpa melalui proses tender di PBJ. Sepanjang semester pertama 2026, jumlah transaksi e-purchasing di Ngawi tercatat mencapai 1.534 paket, jauh lebih banyak dibanding paket lelang biasa.

Dengan kata lain, belanja pemerintah di Ngawi tidak berhenti, melainkan bergeser mekanismenya lewat katalog elektronik, sehingga PPK di masing-masing OPD bisa bertransaksi tanpa menunggu proses tender yang panjang. Bagi masyarakat awam, sepinya lelang bukan berarti pembangunan terhenti, melainkan tanda pengadaan pemerintah kini bergerak lebih ringkas dan cepat lewat jalur digital.

Baca Juga :   533 Batang Kayu Dicuri, Perhutani Ngawi Alami Kerugian Rp 59,9 Juta