SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,4 triliun atau 32 persen dari APBD untuk sektor pendidikan tahun 2026. Angka ini menjadi porsi terbesar dalam struktur anggaran provinsi.
Namun, besarnya alokasi tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar, yakni ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran.
Hal tersebut diungkapkan dalam program podcast JTV bertajuk Ngode: Ngobrol Bareng Dewan", yang menghadirkan anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PKS Dapil Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas.
Salah satu temuan krusial dalam diskusi tersebut adalah ketimpangan rasio sekolah negeri dan swasta di Jawa Timur. Dari sekitar 700 SMA/SMK negeri, jumlah sekolah swasta mencapai 3.200 unit—dengan perbandingan rasio 1 berbanding 5.
Setiap tahunnya, terdapat sekitar 600 ribu lulusan SMP/MTs, sementara daya tampung sekolah negeri hanya berkisar 200 ribu siswa. Artinya, sekitar 60 persen lulusan SMP terpaksa menempuh pendidikan di lembaga swasta bukan karena pilihan, melainkan akibat keterbatasan kapasitas sekolah negeri.
Perubahan sistem penerimaan siswa dari berbasis zonasi menjadi sistem domisili—yang mengukur jarak alamat Kartu Keluarga (KK) dengan sekolah menggunakan Google Maps—juga memicu persoalan baru di lapangan.
Sebagai contoh, Kecamatan Blimbing di Kota Malang tidak memiliki SMA negeri sama sekali. Akibatnya, anak-anak yang berdomisili di wilayah tersebut kerap gugur dalam seleksi meski jarak rumah mereka relatif dekat dengan sekolah negeri di kecamatan tetangga.
Baca Juga : Cerah Berawan Dominasi Jawa Timur, Sejumlah Wilayah Berpeluang Hujan Lokal
Sekolah negeri favorit saat ini masih terkonsentrasi di pusat kota, sementara kecamatan-kecamatan di pinggiran nyaris tidak memiliki opsi sekolah negeri. Kondisi ini membuat keluarga kurang mampu di wilayah pinggiran menghadapi dilema: mengeluarkan biaya ekstra untuk bersekolah di pusat kota, atau menanggung biaya sekolah swasta yang belum tentu terjangkau.
Pemprov Jawa Timur sebenarnya telah mengucurkan skema Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) untuk sekolah negeri maupun swasta. Namun menurut Puguh, dana sekitar Rp70 ribu per siswa tersebut sebagian besar habis untuk membayar honorarium guru, bukan untuk pengembangan sarana atau kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Sebagai perbandingan, provinsi lain seperti Bali dan Jawa Tengah telah mengalokasikan APBD secara langsung untuk menyubsidi biaya pendaftaran siswa kurang mampu yang terlempar dari sekolah negeri ke sekolah swasta.
Baca Juga : Masuk Akhir Pekan, BMKG Sebut Tidak Ada Potensi Hujan dengan Seluruh Jawa Timur Cerah Berawan
Di Jawa Timur, skema bantuan serupa masih mengandalkan kontribusi sukarela dari sekolah swasta penerima BPOPP, bukan dari pos alokasi khusus APBD provinsi. Slot beasiswa tersebut dapat diakses melalui portal resmi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim.
Program Sekolah Rakyat dan Transformasi Digital
Mengenai program Sekolah Rakyat yang ramai diperbincangkan, Puguh menjelaskan bahwa program tersebut merupakan inisiatif pemerintah pusat. Peran Pemprov Jatim sebatas menyediakan lahan dan mencarikan calon siswa dari kelompok masyarakat prasejahtera (desil 1–3), sedangkan pembangunan fisik dan operasional ditanggung oleh pusat.
Meski demikian, program ini dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan masalah akses. Sebab, fokusnya spesifik pada kelompok prasejahtera, sementara banyak keluarga kelompok menengah ke bawah yang tidak masuk kategori tersebut juga kesulitan mengakses sekolah berkualitas.
Baca Juga : Mayoritas Jawa Timur Alami Cuaca Cerah Berawan, Udara Kabur Melanda Sejumlah Wilayah
Di tengah catatan kritis tersebut, transformasi sistem penerimaan siswa dari konvensional ke platform digital SPMB dinilai sebagai langkah positif. Proses pendaftaran kini dianggap lebih transparan dan akuntabel, meskipun tantangan adaptasi teknologi masih dirasakan sebagian masyarakat.
DPRD Jatim pun membuka kanal aspirasi secara daring maupun luring. Anggota Komisi E mendorong agar setiap masukan—khususnya dari penyelenggara sekolah swasta di daerah pinggiran—dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah.
"Dengan anggaran pendidikan terbesar dalam APBD, tantangan utama Jawa Timur saat ini bukan lagi soal besaran dana, melainkan ketepatan arah kebijakan agar setiap rupiah benar-benar mampu mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Timur," ucap Puguh Wiji Pamungkas. (Adiybah Fawziyyah)
Editor : Iwan Iwe
