NGAWI - Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi mengusulkan penambahan dua unit drone untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pengadaan sarana tersebut diharapkan dapat mendukung pemantauan wilayah terdampak bencana dari udara, terutama untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Usulan ini muncul di tengah meningkatnya risiko kebakaran akibat cuaca panas dan kemarau berkepanjangan. Menurut Ketua Komisi II DPRD Ngawi, Amin Sunarto, drone dapat membantu petugas memantau titik kebakaran sekaligus mendukung proses penanganan di lapangan.

Kebutuhan sarana pemantauan udara tersebut dinilai semakin penting setelah terjadinya kebakaran di kawasan Gunung Lawu dan Gunung Butak beberapa waktu lalu. Dengan dukungan teknologi tersebut, petugas diharapkan dapat memperoleh gambaran kondisi wilayah terdampak sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terarah.

Selain mengusulkan penambahan drone, Komisi II DPRD Ngawi juga menyoroti anggaran penanggulangan bencana untuk 2027 yang direncanakan sebesar Rp500 juta. Meski meningkat dibandingkan anggaran 2026 sebesar Rp150 juta, jumlah tersebut dinilai masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana di Kabupaten Ngawi.

Baca Juga :   Jumlah Desa Terdampak Krisis Air Bersih di Ngawi Semakin Bertambah

Amin Sunarto menilai kesiapsiagaan perlu diperkuat karena ancaman bencana di Ngawi tidak hanya berupa kebakaran hutan dan lahan. Bencana hidrometeorologi, seperti angin kencang, banjir, dan tanah longsor, juga memerlukan dukungan sarana, prasarana, serta anggaran yang memadai.

Melalui usulan penambahan drone dan evaluasi anggaran tersebut, DPRD Ngawi mendorong peningkatan kesiapan BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Dukungan peralatan dan pendanaan diharapkan dapat membantu mempercepat pemantauan serta penanganan bencana di wilayah Kabupaten Ngawi.