NGAWI - DPRD Kabupaten Ngawi menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati Ngawi terhadap pembahasan empat Raperda.

Keempat Raperda tersebut meliputi perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, serta Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menjelaskan bahwa perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seiring perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap tahun. Penyesuaian tersebut juga diharapkan dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal penerapan keempat Perda tersebut. Ia menyebut berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat turut memengaruhi kondisi keuangan daerah. Meski demikian, pemungutan pajak harus tetap dilakukan secara adil dan proporsional agar tidak membebani masyarakat. Begitu pula dengan retribusi yang harus diimbangi peningkatan kualitas pelayanan.

Baca Juga :   DPRD Ngawi Setujui Empat Raperda Usulan Eksekutif

Melalui persetujuan empat Raperda tersebut, DPRD berharap pelaksanaannya dapat mendukung optimalisasi pelayanan publik serta menjaga stabilitas keuangan daerah.