MOJOKERTO - Konflik di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) hingga berujung dualisme disikapi Dewan Pengurus Cabang (DPC) GMNI Mojokerto Raya.

Ketua DPC GMNI Mojokerto Raya, Agung Ludiansyah menyatakan ada 4 poin yang menjadi sikap DPC GMNI Mojokerto Raya.

Pertama, DPC GMNI Mojokerto Raya menolak dualisme di tubuh GMNI yang mencederai kebesaran GMNI. Kedua, DPC GMNI Mojokerto Raya mendesak di selenggarakannya kongres persatuan.

Ketiga, DPC GMNI Mojokerto tidak melegimitasi DPP manapun sampai adanya kongres persatuan dan DPC GMNI Mojokerto Raya tidak ikut serta apabila kongres hanya diselenggarakan oleh salah satu DPP.

"Menghadapi dinamika yang terjadi di DPP, DPC GMNI Mojokerto Raya mendesak DPP GMNI untuk melaksanakan persatuan karena persatuan dan soliditas organisasi ini penting demi keberlanjutan perjuangan yang lebih besar," ujarnya, Senin (3/3/2025).

Agung Ludiansyah menambahkan, sebagai organisasi kader dan perjuangan memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial, GMNI harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan organisasi.

"DPC GMNI Mojokerto Raya mengajak seluruh kader untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperkeruh situasi serta mengedepankan dialog yang konstruktif guna mencapai solusi terbaik bagi organisasi. DPC GMNI Mojokerto Raya menegaskan bahwa persatuan GMNI adalah fondasi utama dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan kemahasiswaan ke depan," terangnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, DPC GMNI Mojokerto Raya mendorong semua pihak untuk menghindari perpecahan yang dapat melemahkan gerakan mahasiswa nasional Indonesia. Sebagai organisasi yang berpegang pada asas perjuangan marhaenisme, GMNI harus tetap menjadi pelopor dalam membela kepentingan rakyat dan bangsa.

"Kami percaya bahwa hanya dengan persatuan dan sikap saling menghormati, GMNI dapat terus berkontribusi dalam mencetak kader-kader pemimpin bangsa yang progresif dan berpihak kepada kepentingan rakyat," ujarnya.

GMNI Mojokerto Raya tidak akan melegitimasi DPP manapun hingga Kongres Persatuan dilaksanakan.

"GMNI Mojokerto Raya juga menegaskan tidak akan ikut serta dalam kongres yang hanya diselenggarakan oleh salah satu pihak," tegasnya.

Sekedar diketahui, dualisme di DPP GMNI terjadi usai Kongres XXI di Ambon pada 2019. Hingga lima tahun, dualisme kubu Imanuel dan Arjuna masih belum terselesaikan. (*)