NGAWI - Pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Ngawi dinilai belum berjalan optimal. Keterbatasan permodalan menjadi salah satu kendala utama yang menghambat pengembangan koperasi di tingkat desa. DPRD Kabupaten Ngawi pun mendorong agar pengurus dan anggota koperasi lebih aktif mengoptimalkan program nasional tersebut.

Hingga saat ini, dari 213 desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Ngawi, baru tiga unit KDMP yang sudah beroperasi. Padahal seluruh koperasi desa telah memiliki akta pendirian secara resmi. Namun, operasional di lapangan masih berjalan terbatas dan dilakukan secara bertahap.

Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menjelaskan bahwa pelaksanaan KDMP dikembalikan kepada pemerintah desa masing-masing, terutama bagi daerah yang masih mengandalkan iuran anggota sebagai sumber permodalan utama.

“Seluruh KDMP sudah resmi berbadan hukum, tetapi operasionalnya masih terkendala modal. Harus ada langkah inovatif dari desa dan pengurus koperasi agar program ini bisa berjalan maksimal,” ujar Yuwono.

Baca Juga :   Warga Ngawi Dilaporkan Hanyut Terbawa Arus Sungai, Pencarian Masih Berlanjut

Lebih lanjut, Yuwono berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat memberikan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan di berbagai sekolah. Melalui koperasi, desa diharapkan mampu menyuplai kebutuhan bahan pangan dan logistik program MBG secara mandiri.

Selain itu, DPRD juga mendorong agar jenis usaha KDMP disesuaikan dengan potensi daerah, misalnya penyediaan sarana pertanian seperti pupuk, benih, dan bahan produksi lainnya. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Yuwono menambahkan, untuk mengatasi kendala modal, pemerintah desa bersama anggota koperasi bisa menghimpun dana gotong royong sebagai langkah awal. Upaya ini diharapkan mampu menggerakkan kembali aktivitas KDMP di Ngawi sehingga tujuan utama program nasional ini — yakni penguatan ekonomi kerakyatan — dapat terwujud secara nyata.