NGAWI - Pemerintah Kabupaten Ngawi memproyeksikan anggaran pendapatan dan kemampuan keuangan daerah dalam APBD 2027 sebesar Rp2,002 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp800 miliar atau 39 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara kebutuhan belanja daerah diperkirakan mencapai Rp2,045 triliun sehingga menimbulkan proyeksi defisit sekitar Rp42 miliar.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, mengatakan alokasi belanja pegawai saat ini masih melebihi ketentuan pemerintah pusat yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Tingginya kebutuhan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah.

Dari total belanja pegawai sekitar Rp800 miliar, sekitar Rp600 miliar dialokasikan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Rp200 miliar untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah Kabupaten Ngawi masih mengalokasikan anggaran bagi PPPK sembari menunggu pembahasan mengenai kemungkinan pengalihan status dan pembiayaannya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI.

Ony menjelaskan, apabila pembiayaan PPPK nantinya diambil alih pemerintah pusat, Pemkab Ngawi berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp200 miliar. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan kegiatan daerah lainnya. Namun, selama belum ada keputusan resmi, anggaran belanja pegawai PPPK tetap disiapkan oleh pemerintah kabupaten.

Baca Juga :   Pemkot Madiun Targetkan Perbaikan Lebih dari 400 Rumah Tidak Layak Huni pada 2026

Sementara itu, untuk menutup proyeksi defisit APBD 2027 sekitar Rp42 miliar, Pemkab Ngawi akan mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam penyusunan APBD 2027.