SURABAYA - Sebanyak 181.867 Kepala Keluarga (KK) di Kota Surabaya tercatat belum terdata dalam survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini menjadi sorotan dalam program "Rujak Suroboyo" yang tayang di JTV pada Kamis (5/3/2026), mengingat DTSEN merupakan basis data krusial bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan sosial dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa survei DTSEN sebenarnya telah dilaksanakan sejak 16 Oktober 2025 hingga 20 Januari 2026. Program ini merupakan kerja sama Pemerintah Kota Surabaya dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, dalam prosesnya, petugas lapangan menemui kendala saat melakukan pendataan langsung.

“Dari sekitar 1,26 juta KK di Surabaya, ada sekitar 181 ribu KK yang tidak bisa ditemui oleh petugas survei, padahal petugas sudah mendatangi rumah mereka,” ujar Eddy.

Pentingnya Akurasi Data untuk Bantuan Sosial

Baca Juga :   5 Mall terpopuler, terbesar di Surabaya.

Menurut Eddy, data ini sangat penting untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan prioritas program pembangunan, mulai dari sektor pendidikan dan kesehatan hingga upaya pengentasan kemiskinan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai DTSEN adalah jawaban atas berbagai keluhan publik mengenai bantuan sosial yang sering dianggap tidak tepat sasaran.

“Sering kita dengar ada warga yang sebenarnya mampu tetapi mendapatkan bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdata. Melalui DTSEN, kita harapkan distribusi bantuan jauh lebih adil,” jelas Yona.

Baca Juga :   BPBD Surabaya Bantu Evakuasi Warga Obesitas Untuk Dirujuk Ke Rumah Sakit

Ia menegaskan bahwa pendataan ini menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Nantinya, data akan dikelompokkan ke dalam 10 kategori kesejahteraan (desil), mulai dari desil 1 (paling rentan) hingga desil 10 (paling sejahtera).

62 Variabel Penilaian Kondisi Ekonomi

Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, memaparkan bahwa terdapat puluhan variabel yang menjadi dasar penilaian kondisi sosial ekonomi warga.

Baca Juga :   Antusiasme Pengunjung Warnai Pesta Makan Durian Melalui Festival Kenduren di Surabaya

“Total ada sekitar 62 variabel yang ditanyakan, meliputi kondisi fisik rumah, tingkat pendidikan anggota keluarga, kepemilikan aset seperti kendaraan atau elektronik, hingga kondisi kesehatan keluarga,” kata Arrief.

Pemerintah Kota Surabaya memberikan kesempatan bagi warga yang merasa belum terdata untuk melakukan konfirmasi hingga 31 Maret 2026. Warga dapat mengecek status pendataan melalui:

• Laman resmi: checkinwarga.surabaya.go.id
• Datang langsung ke kantor kelurahan sesuai domisili.

Yona Bagus memperingatkan bahwa warga yang tidak melakukan konfirmasi hingga batas waktu tersebut terancam mengalami penonaktifan data sementara.

Baca Juga :   Kebakaran Hebat di Margomulyo Surabaya, Pabrik Selotip Dilalap Api hingga Kerugian Ditaksir Miliaran

“Tujuannya bukan untuk menghukum warga, melainkan mendorong mereka agar segera melakukan konfirmasi sehingga datanya valid. Partisipasi aktif masyarakat sangat membantu menciptakan basis data yang akurat demi efektivitas program pembangunan di Surabaya,” pungkasnya. (Amellia Ciello)