MALANG - Rencana pembangunan jalan tembus dari kawasan Griya Shanta menuju Jalan Candi Panggung, Kota Malang, menuai penolakan keras dari warga. Mereka menilai proyek yang diklaim pemerintah sebagai langkah untuk mengurai kemacetan itu justru sarat kepentingan dan diduga berkaitan dengan proyek pengembang swasta.

Penolakan disuarakan oleh warga Perumahan Griya Shanta, Kecamatan Lowokwaru, yang menuding proyek tersebut tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya. Warga bahkan menilai rencana jalan tembus ini hanyalah kedok untuk memuluskan kepentingan developer dengan potensi gratifikasi.

Ketua RW setempat, Yusuf, mengatakan bahwa kawasan Griya Shanta sudah sangat padat dengan aktivitas masyarakat.

"Di sekitar perumahan tersebut terdapat berbagai fasilitas pendidikan seperti sekolah, kampus, PAUD, museum, SD, dan SMP, yang setiap harinya dipadati ribuan pengguna jalan," ujarnya.

Baca Juga :   Asa HUT ke-110 Kota Malang: Berselaras untuk Kota Malang Berkelas

Yusuf menilai pembangunan jalan tembus justru akan memperparah kemacetan dan menimbulkan risiko keselamatan bagi warga sekitar.

‘‘Di sini kan ada sekolah, ada kampus, PAUD, ada museum, SD, SMP yang kapasitas pengguna jalannya itu ribuan. Kemudian bagaimana jalan yang macet, krodit, mau ditembus untuk menyelesaikan masalah kemacetan, itu di luar nalar. Kalau pemerintah kota minta ada jalan tembus dari Candi Panggung ke Griya Shanta, sudah ada jalan di RT 4 yang dilewati ke sini, lalu apa hubungannya dengan jalan tembus developer ini, ujarnya.

Sementara itu, warga lainnya, Sugiharso, menilai pemerintah daerah tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menuding pemerintah justru memihak pada kepentingan kelompok tertentu yang memiliki pengaruh besar di balik proyek tersebut.

“Pemerintah daerah ini kok tidak berpihak pada kita, malah berpihak pada oligarki. Kami sudah melakukan tanda tangan penolakan yang dilakukan warga, dan selanjutnya kami akan melakukan tindakan hukum,” tegasnya.

Selain masalah transparansi dan kepadatan kawasan, warga juga menyoroti ketiadaan kajian lingkungan serta tidak adanya proses sosialisasi resmi yang melibatkan warga terdampak. Padahal, setiap proyek infrastruktur yang berdampak langsung terhadap lingkungan pemukiman wajib melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Warga Griya Shanta menyatakan akan terus memperjuangkan penolakan mereka terhadap rencana pembangunan jalan tembus ini. Mereka berharap pemerintah kota membuka ruang dialog dan mempertimbangkan kembali proyek tersebut, agar pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan swasta. (Fadillah Putri)