PONOROGO - Pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Hingga November 2026, terdapat enam jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang belum terisi pejabat definitif, meskipun proses seleksi terbuka telah menghasilkan 18 kandidat.
Enam jabatan tersebut meliputi Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip), serta Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menjelaskan bahwa statusnya sebagai pelaksana tugas membuat proses pengangkatan pejabat harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Karena itu, hasil seleksi terbuka belum dapat langsung ditindaklanjuti dengan pelantikan.
Pemkab Ponorogo berharap persetujuan tersebut dapat segera diterbitkan pada November 2026. Dengan demikian, pengisian enam jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat dituntaskan sehingga penataan organisasi pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
Editor : JTV Madiun




















