SAMPANG - Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) dari 14 Puskesmas di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menggelar audiensi dengan DPRD setempat, Selasa (23/9/2025) di ruang Komisi Besar DPRD Sampang. 

Mereka mempersoalkan dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Audiensi ini dihadiri pimpinan dewan, Komisi I dan IV, perwakilan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta para kepala Puskesmas.

Perwakilan nakes, Muafi, menegaskan bahwa mereka gagal bukan karena tidak memenuhi syarat, melainkan karena diduga tidak diusulkan oleh Dinas Kesehatan setempat.

“Teman-teman semuanya juga hadir. Yang tidak lolos di PPPK ini sebenarnya bukan tidak lolos, tapi tidak diusulkan oleh dinas terkait ke BKN,” tegas Muafi.

Ia menjelaskan, seluruh persyaratan sudah dilengkapi, termasuk mengikuti tes seleksi, menyerahkan berkas fisik maupun dokumen digital. Namun, nama mereka tetap tidak diajukan.

“Kalau di persyaratan, semuanya sudah lengkap. Tes seleksi sudah kami ikuti, data sudah dikumpulkan, baik file maupun fisik. Tapi ternyata kami benar-benar tidak diusulkan,” ucapnya dengan nada kecewa.

Para tenaga kesehatan berharap DPRD dapat menindaklanjuti persoalan ini dengan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap Dinkes KB dan instansi terkait. Mereka meminta agar proses pengangkatan PPPK dilakukan lebih transparan, adil, dan sesuai prosedur. 

Sementara Wakil Ketua DPRD Sampang, Mohammad Iqbal Fathoni, menyampaikan kegeramannya atas adanya dugaan intervensi dalam proses tersebut.

“Ada beberapa hal yang membuat saya geram. Teman-teman nakes ini sudah sesuai dengan persyaratan, sudah memenuhi kualifikasi semuanya, tapi ternyata tidak lolos,” ungkap Iqbal.

Ia menjelaskan, pihaknya sempat menanyakan langsung ke Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait persoalan itu. Jawaban yang diterima, semua sudah sesuai aturan dan diusulkan. Namun, setelah diminta data dan dilakukan konfrontasi dengan beberapa kepala puskesmas, terungkap fakta berbeda. 

Iqbal menilai hal ini sangat merugikan para nakes yang seharusnya memiliki kesempatan sama.

“Ketika kami konfrontir dengan teman-teman kapus, ternyata ada intervensi-intervensi. Dari puskesmas memang sudah diusulkan ke Dinkes, tapi ketika sampai ke BKD, datanya tidak ada,” jelasnya. (Ali Muhdor