SURABAYA - Ribuan buruh menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (1/5/2026).

Dalam aksi tersebut, massa buruh menyuarakan sejumlah tuntutan yang sebagian besar merupakan isu lama, mulai dari jaminan kesejahteraan hingga kepastian hak pekerja.

Salah satu perwakilan serikat buruh dalam orasinya menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja. Ia mengingatkan agar buruh tidak terus berada dalam posisi yang dirugikan.

“Jangan sampai kita jadi budak di negeri sendiri. Buruh harus sejahtera, hak-hak buruh harus dipenuhi. Seperti pesangon, jangan sampai saat kita kena PHK, kita harus turun aksi lagi hanya untuk mendapatkan hak kita,” ucapnya.

Baca Juga :   May Day 2026, Cak Yebe: Momentum Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Sejahterakan Buruh

Di tengah aksi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir menemui massa sekitar pukul 16.00 WIB. Kedatangannya disambut nyanyian Indonesia Pusaka yang dilanjutkan dengan lantunan selawat.

Namun, saat perwakilan serikat membacakan hasil kesepakatan, massa sempat menyoraki dan meminta agar gubernur menyampaikan langsung. Teriakan “gajuli, gajuli (ganti, ganti)” menggema dari barisan aksi.

Menanggapi hal itu, Khofifah kemudian menyampaikan langsung komitmen pemerintah. Ia menegaskan bahwa sejumlah tuntutan buruh sebelumnya telah dibahas bersama perwakilan serikat pekerja dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga :   May Day 2026, Gubernur Khofifah Tegaskan Komitmen Beri Perlindungan dan Penuhi Hak Pekerja

“Sebetulnya sudah sempat kita bahas beberapa hari lalu bersama perwakilan serikat pekerja. Ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti percepatan pembahasan undang-undang ketenagakerjaan sesuai putusan MK yang diberi batas waktu dua tahun dan kini sudah berjalan satu setengah tahun,” terangnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyampaikan sejumlah aspirasi buruh ke pemerintah pusat. Di antaranya, mendorong percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, perbaikan sistem jaminan kesehatan melalui BPJS, serta evaluasi kebijakan perpajakan yang dinilai membebani buruh, termasuk pajak THR, JHT, dan pesangon. Selain itu, Pemprov Jatim juga akan memfasilitasi perwakilan buruh untuk melakukan audiensi dengan DPR RI dan kementerian terkait.

Di tingkat daerah, Pemprov Jatim menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, mulai dari pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor sebesar 20 persen bagi buruh, percepatan penyusunan regulasi jaminan pesangon dan jaminan sosial pekerja, hingga pembentukan Satgas Pencegahan PHK.

Baca Juga :   May Day 2026, Ribuan Buruh Mulai Masuk Kota Surabaya

Khofifah juga menyinggung rencana pembukaan koridor Trans Jatim di wilayah Pasuruan untuk mendukung mobilitas pekerja di kawasan industri. Menurutnya, rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi.

Akses Pendidikan dan Perumahan Jadi Sorotan

Selain itu, akses pendidikan bagi anak buruh melalui jalur afirmasi SMA/SMK juga menjadi perhatian. Ia mengakui, realisasi kebijakan tersebut belum merata.

“Target afirmasi lima persen itu pada 2025 baru terpenuhi sekitar 1,33 persen dan hanya di sembilan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami agar ke depan bisa lebih merata,” jelasnya.

Di sektor kesejahteraan, Pemprov Jatim juga berupaya memfasilitasi buruh untuk mendapatkan bantuan perumahan, meski diakui ketersediaan lahan masih menjadi tantangan.

Meski sejumlah komitmen telah disampaikan, buruh berharap langkah tersebut tidak berhenti pada kesepakatan semata, melainkan benar-benar direalisasikan dalam kebijakan yang berpihak pada pekerja.

Setelah menyampaikan komitmen tersebut, Khofifah membagikan tumpeng dan kue kepada massa aksi sebagai simbol peringatan Hari Buruh bagi pekerja di Jawa Timur yang turut turun ke jalan.(Luluk Listiani)