NGAWI - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Ngawi menekankan kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk segera mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pasalnya, seluruh dapur MBG yang saat ini telah beroperasi di Ngawi belum mengantongi sertifikat tersebut.

Hingga kini, tercatat ada sebanyak 76 dapur MBG yang telah beroperasi di Kabupaten Ngawi. Namun, dari jumlah tersebut, belum satu pun yang memiliki SLF sebagai syarat kelayakan bangunan.

Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi DPUPR Ngawi, Yesi Widyarti, menyampaikan bahwa saat ini baru kurang dari lima dapur yang masih dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sementara untuk SLF belum ada sama sekali.

Menurutnya, seharusnya setiap dapur yang telah beroperasi sudah mengantongi SLF guna memastikan kelayakan bangunan. Meski demikian, pihak DPUPR telah melakukan koordinasi dengan para pengelola dapur untuk segera melengkapi persyaratan tersebut.

Baca Juga :   SPPG Bendo Masih Disuspend, Program Makan Bergizi Gratis Terkendala Administrasi

Ia juga menjelaskan bahwa persoalan belum adanya SLF saat ini turut ditangani oleh Dinas Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nantinya akan dilakukan pendataan terhadap seluruh SPPG di masing-masing daerah serta pendampingan dalam proses pemenuhan SLF.

Yesi menambahkan, pengurusan SLF memerlukan sejumlah persyaratan, di antaranya kajian teknis dari konsultan, gambar bangunan, perhitungan struktur, data tanah, hingga identitas pemohon. Keberadaan SLF dinilai sangat penting untuk memastikan standar kelayakan bangunan terpenuhi.