SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, dan perluasan akses keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Komitmen tersebut ditegaskan Khofifah saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Forum ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan produktivitas daerah.
Khofifah menegaskan, ketiga agenda tersebut memiliki keterkaitan erat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Pengendalian inflasi menjaga daya beli masyarakat. Digitalisasi memperkuat efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Sementara akses keuangan yang inklusif membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas. Karena itu, ketiganya harus berjalan beriringan," ujarnya.
Ekonomi Jawa Timur Tumbuh 5,82 Persen
Khofifah menjelaskan, perekonomian Jawa Timur pada triwulan III 2026 tumbuh 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, inflasi pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,09 persen, masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 25,61 persen serta memberikan kontribusi sebesar 14,36 persen terhadap perekonomian nasional.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,83 persen (cumulative-to-cumulative/c-to-c). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp953,79 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp548,27 triliun.
Kinerja tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,68 persen serta ekspor barang dan jasa sebesar 3,46 persen.
Menurut Khofifah, capaian tersebut perlu dipertahankan melalui penguatan sektor produktif, peningkatan investasi, serta stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Jatim Perkuat Ketahanan Pangan Jelang Nataru
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Timur terus memperkuat produktivitas dan ketersediaan komoditas pangan strategis.
Sepanjang Januari-November 2026, produksi padi Jawa Timur mencapai 10,24 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 2,84 persen. Sementara produksi jagung mencapai 4,27 juta ton jagung pipilan kering (JPK), tumbuh 0,76 persen. Kedua komoditas tersebut menempatkan Jawa Timur pada peringkat pertama nasional.
Kontribusi Jawa Timur terhadap produksi pangan hewani nasional juga signifikan. Jawa Timur menyumbang 58 persen produksi susu nasional, 32 persen telur ayam ras, 20 persen daging sapi, dan 13 persen daging ayam ras.
Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur pada Oktober 2026 mencapai 123,63.
"Pengendalian inflasi harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Kekuatan produksi pangan Jawa Timur harus terus dijaga melalui peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan petani," tegas Khofifah.
Menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru, Khofifah meminta seluruh pihak mewaspadai tiga komoditas yang berdasarkan historis inflasi 2023-2025 berpotensi mengalami tekanan harga, yakni cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.
Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah tersebut disinergikan dengan program prioritas Nawa Bhakti Satya melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, EPIK Mobile, pemantauan harga, pengawasan pasar, serta penguatan Kerja Sama Intra Provinsi (KIP) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), khususnya antara wilayah surplus dan defisit pangan.
Khofifah juga meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk mengantisipasi berbagai dinamika di lapangan, termasuk potensi gangguan pasokan bahan pokok dan energi.
Menurutnya, komunikasi antardaerah menjadi salah satu kunci dalam menjaga keseimbangan pasokan dan kelancaran distribusi.
Khofifah Dorong Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah
Selain pengendalian inflasi, Khofifah mendorong percepatan digitalisasi daerah melalui empat arah kebijakan utama.
Pertama, penyederhanaan proses bisnis dan perluasan insentif. Kedua, digitalisasi UMKM dan pasar serta optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI). Ketiga, peningkatan rasio pajak daerah melalui integrasi dan pertukaran data. Keempat, penguatan ekosistem digital melalui pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan penguatan pusat data.
Khofifah juga mendorong optimalisasi fitur pembayaran daring (online payment) KKI pada e-Katalog untuk transaksi pemerintah serta perluasan pembayaran pajak daerah secara digital.
"Digitalisasi tidak boleh berhenti pada hadirnya aplikasi baru. Digitalisasi harus benar-benar mempermudah pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan kemandirian fiskal semakin kuat," katanya.
Komitmen Jawa Timur dalam transformasi digital mendapat pengakuan nasional melalui penghargaan TP2DD Terbaik 2026 Tingkat Provinsi Kawasan Jawa-Bali dari Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, Khofifah juga meraih dua penghargaan Disway Top Regional Leader Awards 2026, masing-masing dalam kategori Penguat Ketahanan Pangan Nasional dan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
Perluas Akses Keuangan dan Perlindungan Masyarakat
Dalam agenda TPAKD, Khofifah menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi dan perlindungan konsumen.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Jawa Timur mencapai 72,07 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 69,57 persen. Sementara indeks inklusi keuangan Jawa Timur mencapai 91,86 persen.
Meski demikian, tantangan masih muncul dari maraknya aktivitas penipuan dan layanan keuangan ilegal.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), Jawa Timur menempati posisi ketiga nasional dengan 99.347 laporan penipuan. Surabaya menjadi daerah dengan laporan terbanyak, yakni 21.051 laporan, disusul Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Gresik.
Sementara itu, Sistem Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) mencatat 4.539 pengaduan aktivitas keuangan ilegal di Jawa Timur selama Januari-September 2026. Pengaduan tersebut meliputi pinjaman daring ilegal, investasi ilegal, dan gadai ilegal.
Untuk memperluas pembiayaan produktif, Pemprov Jatim terus mengoptimalkan tiga program unggulan, yakni Program Kredit Sejahtera (PROKESRA), Dana Bergulir (Dagulir), dan Paket Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ).
PROKESRA telah menjangkau 28.538 UMKM dengan akumulasi kredit sebesar Rp860,74 miliar. Program Dagulir menjangkau 18.478 UMKM dengan akumulasi kredit Rp1,33 triliun. Sementara PKPJ telah menjangkau 62.926 UMKM dengan akumulasi kredit Rp2,40 triliun.
Ketiga program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM dan petani, memperluas akses pembiayaan legal, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber pembiayaan ilegal.
"Pembiayaan harus diikuti pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, dan pemasaran agar usaha masyarakat semakin kuat dan berdaya saing. Perluasan akses keuangan juga harus berjalan bersama peningkatan literasi dan perlindungan masyarakat," pesan Khofifah.
Ia meminta TPAKD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat kolaborasi dengan OJK, perbankan, dan lembaga jasa keuangan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perluasan layanan keuangan formal, edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan, serta perlindungan konsumen.
OJK Catat Kredit Perbankan Jatim Tumbuh 4,74 Persen
Sementara itu, Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan di Jawa Timur tetap stabil, inklusif, dan kontributif.
Hingga September 2026, intermediasi perbankan terus menunjukkan pertumbuhan. Penyaluran kredit meningkat 4,74 persen, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6,24 persen.
"Stabilitas sektor jasa keuangan Jatim tetap terjaga. Ini menunjukkan industri keuangan, termasuk asuransi, masih mendapatkan kepercayaan masyarakat, khususnya pada sektor asuransi kesehatan," ujar Horas.
OJK juga terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi.
Hingga Oktober 2026, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) telah menjangkau 1,43 juta peserta melalui 6.467 kegiatan edukasi. Sementara kegiatan edukasi keuangan yang diselenggarakan OJK tercatat sebanyak 1.178 kegiatan dengan total 578 ribu peserta.
"Peningkatan literasi dan inklusi keuangan terus kami dorong agar semakin banyak masyarakat memahami produk dan layanan jasa keuangan serta dapat mengaksesnya secara aman dan sesuai kebutuhan," katanya.
BI Ingatkan Risiko Inflasi Menjelang Natal dan Tahun Baru
Wakil Ketua II TPID Jawa Timur sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur Ibrahim menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2026 mencapai 5,82 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Kinerja ekonomi tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,68 persen serta investasi yang meningkat 8,69 persen.
"Momentum pertumbuhan ekonomi Jatim yang kuat ini harus terus dijaga. Stabilitas menjadi fondasi, sementara peningkatan produktivitas menjadi penggerak pertumbuhan yang lebih tinggi, berkualitas, dan inklusif," ujar Ibrahim.
Ia menambahkan, inflasi Jawa Timur pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,09 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23 persen.
Namun, sejumlah risiko menjelang Natal dan Tahun Baru tetap perlu diwaspadai, terutama peningkatan permintaan masyarakat, gangguan pasokan dan distribusi, serta kenaikan harga komoditas pangan dan energi.
"Karena itu, penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi tepat sasaran, dan koordinasi TPID harus terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Nataru," pungkasnya.
Melalui HLM TPID, TP2DD, dan TPAKD Tahun 2026, Khofifah berharap seluruh pemangku kepentingan semakin solid dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pembangunan Jawa Timur yang inklusif serta berkelanjutan.
"Kita ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, pelaku usaha semakin produktif, dan perekonomian Jawa Timur terus tumbuh. Dengan sinergi dan komitmen bersama, insyaallah Jawa Timur semakin tangguh, berdaya saing, dan terus bertumbuh sebagai Gerbang Baru Nusantara," pungkasnya.
Editor : Guntur Nara

















