NGAWI - Sebanyak 89 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Ngawi hingga kini belum memiliki kepala sekolah definitif. Kekosongan jabatan tersebut terjadi seiring banyaknya kepala sekolah yang memasuki masa pensiun.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Ngawi mencatat, dari total sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif tersebut, 77 merupakan SD negeri dan 12 lainnya SMP negeri.

Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji, mengatakan untuk sementara jabatan kepala sekolah di sekolah-sekolah tersebut diisi oleh pelaksana tugas (Plt.) agar roda organisasi dan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Kekosongan ini terjadi karena banyak kepala sekolah yang memasuki masa pensiun. Untuk sementara jabatan diisi oleh pelaksana tugas agar administrasi sekolah maupun proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik," ujar Lantik Kusuma Aji.

Baca Juga :   Operasional Gudang Pengolahan Pakan Ternak di Ngawi Belum Optimal, Dimanfaatkan untuk Pelatihan Peternak

Ia menjelaskan, Dikbud Ngawi saat ini tengah mempersiapkan pengisian jabatan kepala sekolah secara definitif. Sekitar 88 bakal calon kepala sekolah telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan serta telah mengantongi sertifikat calon kepala sekolah.

"Dalam waktu dekat kami berharap pengisian kepala sekolah definitif bisa segera dilakukan. Saat ini sudah ada sekitar 88 bakal calon kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan karena sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat calon kepala sekolah," tambahnya.

Menurut Lantik, keberadaan kepala sekolah definitif sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan, pengelolaan administrasi, serta peningkatan mutu pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.

Baca Juga :   Penjualan Peralatan Sekolah di Ngawi Naik Tiga Kali Lipat Jelang Tahun Ajaran Baru

Dikbud Ngawi berharap proses pengangkatan kepala sekolah definitif dapat segera direalisasikan sehingga puluhan sekolah yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas segera memiliki pimpinan definitif. Dengan demikian, pelaksanaan program pendidikan, pembinaan tenaga pendidik, hingga pengembangan kualitas sekolah dapat berjalan lebih optimal.