SITUBONDO - Pada tahun 2026 ini, sosialisasi dilakukan melalui pertemuan langsung dan media informasi. Sementara itu, operasi pemberantasan terus berjalan bersama tim gabungan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara.
Kabupaten Situbondo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur dengan aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat yang terus bergerak. Di tengah aktivitas tersebut, peredaran barang kena cukai menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian pemerintah.
Termasuk peredaran rokok ilegal yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan. Praktik ini berdampak pada penerimaan negara sekaligus menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan.
Karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan. Pemahaman masyarakat menjadi bagian penting agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan dari hulu hingga hilir.
Di Kabupaten Situbondo, upaya tersebut dilakukan melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Instansi ini mendapat peran dalam sosialisasi dan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal.
Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT dengan nilai sekitar dua miliar rupiah untuk program yang dijalankan Satpol PP.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi sekaligus upaya pemberantasan rokok ilegal. Pendekatan edukasi menjadi salah satu langkah yang dikedepankan.
Sebab, masyarakat perlu memahami bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya melibatkan produsen dan distributor. Pedagang hingga konsumen juga memiliki peran dalam memutus mata rantai peredarannya.
Upaya pencegahan dan pemberantasan ini juga didukung dengan kegiatan operasi di lapangan. Sepanjang tahun 2026, operasi masih terus dilakukan bersama tim gabungan.
Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Situbondo. Selain melakukan pengawasan, petugas juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan cukai.
Dengan demikian, pendekatan persuasif melalui sosialisasi berjalan beriringan dengan langkah penindakan.
Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya membangun kesadaran masyarakat bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan hanya tanggung jawab petugas.
Dukungan seluruh lapisan masyarakat diperlukan, mulai dari tidak memproduksi, tidak mendistribusikan, hingga tidak membeli rokok ilegal.
Sebab, keberhasilan pemberantasan tidak hanya diukur dari banyaknya operasi yang dilakukan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan cukai.
OPERASI GABUNGAN PERKETAT PENGAWASAN ROKOK ILEGAL DI SITUBONDO
Pemerintah Kabupaten Situbondo terus memperketat pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi gabungan. Satpol PP bersama Bea Cukai, TNI Angkatan Darat, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya rutin melakukan pemeriksaan ke sejumlah toko. Operasi ini menyasar peredaran rokok tanpa pita cukai maupun rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Selain melakukan pengawasan dan penindakan, petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli atau mengonsumsi rokok ilegal.
Upaya pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Situbondo terus dilakukan. Kali ini, pengawasan dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan sejumlah instansi.
Petugas bersiap menyisir sejumlah titik yang menjadi sasaran pengawasan. Operasi ini bukan sekadar kegiatan rutin.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran barang kena cukai ilegal. Sebab, rokok yang diperdagangkan tanpa memenuhi ketentuan cukai dapat merugikan penerimaan negara.
Pengawasan juga penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, terutama bagi pelaku usaha yang telah mematuhi ketentuan. Dalam pelaksanaannya, operasi melibatkan Satpol PP Situbondo, Bea Cukai, TNI Angkatan Darat, kejaksaan, serta aparat penegak hukum lainnya.
Dalam operasi ini, petugas menyasar toko-toko yang berada di wilayah Kabupaten Situbondo. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai.
Salah satu sasaran utama adalah rokok tanpa pita cukai. Petugas juga mengawasi rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Kedua jenis tersebut termasuk dalam kategori rokok ilegal.
Melalui pemeriksaan langsung, petugas berupaya memastikan produk yang diperdagangkan telah memenuhi ketentuan. Pengawasan di tingkat pedagang dinilai penting. Sebab, toko menjadi salah satu titik perdagangan yang dapat dijangkau langsung oleh masyarakat.
Karena itu, pedagang diharapkan lebih teliti dalam menerima dan menjual produk hasil tembakau. Jangan sampai harga yang lebih murah membuat pedagang mengabaikan ketentuan perundang-undangan.
Keterlibatan lintas instansi menjadi bagian penting dalam pengawasan ini. Masing-masing instansi memiliki peran dalam mendukung pencegahan dan penindakan peredaran rokok ilegal.
Operasi yang dilaksanakan setiap bulan juga menunjukkan bahwa pengawasan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Petugas terus melakukan pemantauan langsung untuk menekan peluang peredaran rokok ilegal di tingkat pedagang.
Dalam pengawasan tersebut, masyarakat juga perlu memahami ciri-ciri rokok ilegal. Di antaranya, rokok yang tidak dilekati pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu.
Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak mudah tergiur membeli produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, pedagang diharapkan tidak sembarangan menerima pasokan rokok.
Peran masyarakat juga dibutuhkan, terutama dalam mengenali dan melaporkan temuan peredaran rokok ilegal. Konsumen diimbau tidak membeli atau mengonsumsi rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai.
Sebab, produk ilegal tidak melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan sebagaimana produk yang memenuhi ketentuan.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek keamanan produk sekaligus berdampak pada penerimaan negara.
Operasi gabungan menjadi salah satu upaya menjaga peredaran barang kena cukai tetap sesuai ketentuan. Pengawasan rutin, sosialisasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi tiga hal penting dalam pemberantasan rokok ilegal.
Pemerintah berharap masyarakat semakin sadar untuk tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikan rokok ilegal. Dengan kesadaran bersama, upaya memutus mata rantai peredaran rokok ilegal di Situbondo diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
PERKUAT PEMAHAMAN, SATPOL PP SITUBONDO GENCARKAN PEMBERANTASAN ROKOK ILEGAL
Pemerintah Kabupaten Situbondo terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta operasi pengawasan bersama tim gabungan.
Program yang didukung Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT ini menyasar pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga perangkat desa. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak memproduksi, menjual, mendistribusikan, maupun mengonsumsi rokok ilegal.
Pemberantasan rokok ilegal membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak hanya mengandalkan pengawasan dan penindakan di lapangan, pemahaman masyarakat juga menjadi faktor penting.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus menguatkan edukasi barang kena cukai ilegal. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi yang menyasar berbagai unsur masyarakat.
Mulai dari pemilik toko, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga perangkat desa dan pegawai kecamatan. Mereka diberikan pemahaman mengenai ketentuan cukai, dampak peredaran rokok ilegal, serta peran masyarakat dalam mencegah peredarannya.
Peningkatan pemahaman ini menjadi penting. Sebab, pedagang dan masyarakat merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan peredaran produk hasil tembakau.
Dengan pengetahuan yang memadai, mereka diharapkan mampu mengenali produk yang tidak memenuhi ketentuan cukai.
Edukasi masyarakat juga berjalan beriringan dengan pengawasan dan penindakan.
Salah satu materi utama yang disampaikan adalah pengenalan ciri-ciri rokok ilegal. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa tidak semua produk rokok yang dijual di pasaran telah memenuhi ketentuan.
Beberapa ciri yang perlu diwaspadai adalah rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.
Harga jual yang tidak wajar juga dapat menjadi salah satu hal yang patut dicurigai. Namun, masyarakat tetap perlu memeriksa ketentuan pita cukai, bukan hanya menilai dari harga.
Pemahaman terhadap ciri-ciri tersebut diharapkan membantu masyarakat lebih waspada.
Terutama bagi pemilik toko yang berhadapan langsung dengan distribusi produk rokok. Mereka diimbau tidak mudah tergiur dengan penawaran harga murah tanpa memastikan legalitas produk.
Sebab, peredaran rokok ilegal bukan hanya berdampak pada penerimaan negara. Aspek pengawasan mutu dan keamanan produk juga menjadi perhatian.
Pemberantasan rokok ilegal memerlukan langkah yang berkesinambungan.
Melalui dukungan DBHCHT, Satpol PP Situbondo menggabungkan upaya edukasi, peningkatan pemahaman masyarakat, dan pengawasan di lapangan.
Editor : JTV Jember

















