KOTA BATU - Perombakan besar-besaran birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bukan sekadar pergantian posisi. Wali Kota Batu Nurochman meminta 154 pejabat yang baru dilantik membuktikan kinerja nyata, meninggalkan pola kerja rutinitas, serta tidak terjebak pada formalitas administrasi.

Pesan tegas itu disampaikan Nurochman saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 154 aparatur sipil negara (ASN) di Balai Kota Among Tani, Senin (2/11/2026).

Jumlah tersebut mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga kepala puskesmas. Pelantikan sekaligus menjadi bagian dari penataan organisasi dan penyegaran birokrasi di lingkungan Pemkot Batu.

Dalam arahannya, Nurochman menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar perubahan kedudukan. Setiap pejabat memiliki tanggung jawab manajerial untuk menggerakkan organisasi dan menyelesaikan persoalan masyarakat.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah menyelaraskan program kerja dengan visi pembangunan Kota Batu. Kreativitas dan inovasi masing-masing organisasi perangkat daerah tetap diperlukan, tetapi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau mengedepankan ego sektoral.

"Jangan sampai visi dan misi kepala perangkat daerah lebih menonjol daripada visi dan misi kepala daerah. Kita boleh memiliki kreativitas dan inovasi masing-masing, tetapi seluruhnya harus bermuara pada tujuan pembangunan Kota Batu," ujar Nurochman.

Cak Nur, sapaan akrabnya, juga mengingatkan agar pejabat tidak lagi menyusun program dan anggaran dengan sekadar menyalin kegiatan tahun sebelumnya. Pola kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas dan kelengkapan administrasi diminta segera ditinggalkan.

"Tinggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas dan administrasi. Pemerintahan bukan sekadar menghasilkan surat, laporan, dan kegiatan seremonial. Ukur keberhasilan dari hasil, bukan tumpukan dokumen," tegasnya.

Menurut Nurochman, rotasi dan mutasi jabatan harus menjadi momentum membangun budaya kerja baru. Kualitas pelayanan publik juga harus ditingkatkan melalui komunikasi yang responsif, cepat, ramah, dan empatik kepada masyarakat.

Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama turut mengalami pergeseran posisi. Aries Setiawan yang sebelumnya menjabat Kepala Diskominfo kini dipercaya memimpin Dinas Sosial. Posisi Kepala Diskominfo diisi Dian Saraswati yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Umum.

Aditya Prasaja bergeser dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Sementara posisi Kepala Dinas Kesehatan dipercayakan kepada Yuni yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan.

Di sektor pendapatan daerah, Dyah Lies Tina bergeser dari DPMPTSP menjadi Kepala Bapenda. Sedangkan M. Adhim berpindah dari Bapenda menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal.

Arief As Siddiq yang sebelumnya menjabat Kepala Disperkim kini memimpin Bakesbangpol, menggantikan Achmad Dahlan yang mendapat jabatan baru di BKPSDM. Hendry Suseno bergeser dari Dinas Pertanian menjadi Sekretaris DPRD, sedangkan Lilik Fariha dipercaya sebagai Kepala Dinas Pendidikan setelah sebelumnya bertugas di Dinas Sosial.

Penataan juga menyasar sektor lingkungan dan perindustrian. Chairil Fajar Rofi dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Bapenda. Dian Fachroni Kurniawan bergeser dari DLH menjadi Kepala Disperum, sementara Kaero Latif Setiawan naik jabatan menjadi Kepala Diskumperindag.

Di jajaran penegakan peraturan dan perencanaan pembangunan, Fariz Pasharella dipercaya menjadi Kepala Satpol PP setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Satpol PP. Sopa Ike Paci yang sebelumnya Kepala Bagian Administrasi Pembangunan kini memimpin Bapelitbangda.

Selain itu, Arie Chrisdianto dipercaya memimpin BKAD setelah sebelumnya menjabat Sekretaris BKAD. Arif Purwanto yang sebelumnya Kepala Bagian Pemerintahan kini memimpin dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Dengan penataan terhadap 154 pejabat tersebut, Nurochman berharap seluruh jajaran birokrasi mampu menunjukkan perubahan nyata. Ukuran keberhasilan bukan lagi sebatas terselesaikannya administrasi, melainkan dampak program dan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.