SURABAYA - Aliansi Mahasiswa Jawa Timur bersama elemen masyarakat menggelar dialog "Mimbar Bebas Bersama Rakyat Selamatkan Demokrasi" di Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Rabu (15/11/2023). 

Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB ini diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Timur. Salah satu yang ikut berorasi di mimbar bebas adalah Prof. Dr. Soetanto Soepiyadi SH. MH yang merupakan Guru Besar Universitas 17 Agustus.

Abi Naga Parawansa, Koordinator Aliansi Mahasiswa Jawa Timur, mengatakan mimbar bebas digelar karena para mahasiswa sudah muak terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang melanggengkan nepotisme dan dinilai tidak berkeadilan terhadap rakyat-rakyat kecil.

"Selama dua periode ini banyak tindakan ceroboh dari pemerintahan. Mirisnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan semakin memenjarakan rakyat dalam rangka menjaga kekuasan demi kepentingan nafsu oligarki," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima.

Baca Juga :   33 Persen Pemilih Muda di Jatim Tolak Politik Dinasti

Salah satu yang paling dikritisi oleh aliansi adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal capres dan cawapres pada tanggal 16 Oktober 2023. Putusan tersebut menimbulkan munculnya dugaan karena meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

"Peristiwa ini semakin membuat Masyarakat bingung dan terheran-heran dengan yang terjadi di dalam tubuh pemerintah," tegasnya. 

Dalam kegiatan ini, para mahasiswa juga ikut melakukan aksi pembakaran ribuan lilin serta membagikan selebaran bertuliskan: Lawan politik dinasti dan Tolak Pelanggar HAM kepada para pengemudi kendaraan di depan Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya.

Baca Juga :   Ribuan Mahasiswa dan Masyarakat Jatim Tolak Politik Dinasti

"Aksi mimbar bebas yang diisi dengan membagikan stiker memakai topeng Guy Fawkes ini merupakan simbol perlawanan dalam menentang politik dinasti. Aksi pembakaran lilin ini juga menciptakan api pergerakan dalam menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang kini sudah dianggap mencederai cita-cita reformasi 1998," tegas Abi.

Dalam kegiatan yang diselingi musik dan lagu perjuangan mahasiswa ini, para mahasiswa membacakan 4 pernyataan sikap. Yakni Menentang putusan Mahkamah Konstitusi dan mereformasi Mahkamah Konstitui. Dua, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Presiden Joko Widodo atas dugaan Nepotisme. Tiga, usut tuntas pelaku pelanggar Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia dan terakhir mengajak seluruh mahasiswa dan rakyat tidak membiarkan rezim Presiden Joko Widodo untuk turun dan pension dengan tenang tanpa pertanggung jawaban dihadapan rakyat Indonesia.(Selvi Wang0