Menyejahterakan rakyat adalah tugas utama seorang pemimpin daerah. Namun, apa jadinya jika seorang pemimpin justru menggunakan kekuasaannya untuk memperbesar usahanya sendiri dengan dalih kepentingan masyarakat?

Secara logika, mungkin tidak ada yang salah. Bisnis adalah hal yang wajar. Tapi, ketika semua proyek besar daerah berkaitan dengan bisnis milik pribadi dan ditangani langsung oleh pemimpin tersebut, ini menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan.

Lebih dari itu, ketika aturan daerah menghambat bisnisnya, bukannya menyesuaikan usaha, malah peraturan daerah yang diubah supaya lebih 'ramah' terhadap kepentingan bisnisnya.

Contoh sederhananya, ketika banyak truk bermuatan besar berkeliaran di jalanan kota, masyarakat pasti bertanya-tanya. Bagaimana bisa truk-truk ini begitu mudah melintas? Seharusnya, ada peraturan yang membatasi, seperti rambu atau aturan yang mengikat.

Baca Juga :   Generasi Muda Lelah dengan Janji Kosong, Ingin Aksi Nyata di Pilkada

Ternyata, ada peraturan yang memungkinkan seorang pemimpin daerah memberikan kompensasi agar truk-truk tersebut tetap bisa masuk. Padahal, ini jelas mengganggu ketertiban dan keselamatan publik.

Jika kita melihat kembali ke masa lalu, pemimpin sebelumnya juga melakukan hal serupa dengan jenis bisnis yang sama. Jadi, apa gunanya peraturan jika pada akhirnya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi?

Melihat hal ini, kita sebagai masyarakat, terutama Gen Z, perlu mempertanyakan tujuan para calon pemimpin daerah. Apakah mereka benar-benar ingin membangun daerah untuk rakyat, atau sekadar memperluas kerajaan bisnisnya? (*)

Baca Juga :   Pilkada 2024: Penyandang Disabilitas di Persimpangan Omong Kosong dan Kotak Kosong

*) Shofiana Shofa, mahasiswa yang sibuk nulis update berita Unesa. Penganut bubur ayam diaduk sejati yang ngga suka hal ribet dan cari muka. Masih setia menghayal bisa menyelamatkan Indonesia dari manusia yang lihai bersandiwara.

**) Penulis adalah salah satu peserta magang JTV Digital periode Agustus-Desember 2024.

Baca Juga :   Saatnya Memilih Pemimpin Berintegritas untuk Masa Depan Jawa Timur