PROBOLINGGO - Belasan kepala desa yang bergabung dalam Paguyuban Kades Probolinggo menggelar aksi dengan membacakan pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo, di Kantor Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, pada kamis siang (26/1/23).
Dalam pernyataan sikapnya perwakilan kades mendukung kinerja Menteri Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar.
Kades ini terpaksa menggelar aksi setelah adanya pemberitaan di media massa Wakil Ketua Apdesi Jawa Timur Sunan Bukhari meminta Presiden mencopot Menteri PDTT, telah membuat gaduh soal wacana perpanjangan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Hal tersebut diungkap pada konferensi pers di Jakarta pada Senin (23/1/23).
Menurut Ketua Paguyuban Kades Probolinggo Supriyanto, yang bersangkutan Sunan Bukhari merupakan mantan kades bukan kades definitif. Dengan tidak menjabat lagi sebagai kades, secara otomatis tidak bisa mewakili kepala desa.
"Dia (Sunan Bukhari), bukan lagi kades, seharusnya tidak ngomong seperti itu di media,"katanya.
Supriyanto menambahkan, demonstrasi Kepala Desa se Indonesia di Senayan, murni karena suara kades di daerah, bukan terkait politik.
"Aksi kemarin itu murni suara dari kades mas, perlu diluruskan tuntutan jabatan 9 tahun maksimal 2 periode, bukan 3 periode, "ujarnya pada portaljtv.com.
Berita yang berkembang, kades menuntut perpanjangan masa jabatan 9 tahun maksimal 3 periode, tidak benar, yang benar 9 tahun hanya 2 periode.
"Intinya sama, jabatan 6 tahun maksimal 3 periode atau 18 tahun, tuntutan kita 9 tahun maksimal 2 periode, kan sama-sama 18 tahun."pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua Apdesi Jawa Timur Sunan Bukhori saat dikonfirmasi portaljtv.com melalu pesan whatsapp, pemberitaan di media massa, bukan atas nama pribadi melainkan atas nama organisasi APDESI.
"Komentar saya di media atas nama organisasi, sesuai mandat Ketum DPP APDESI, Ketum DPN PPDI dan Ketum DPP ABPEDNAS, untuk membacakan pers rilis sebagaimana terlampir,"ulasnya.
Lebih jauh mantan Kades Dringu ini mengungkapkan, Paguyuban Kades Probolinggo harusbcerdas dalam mencermati konteks berita.
"Tetap harus mengedepankan profesionalitas dalam bergorganisasi."tutupnya.
Reporter: Farid Fahlevi
Editor: Vita Ningrum
