Baru-baru ini, isu tentang rumah dinas DPR RI di Kalibata, Jakarta, menarik perhatian publik. Rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tinggal anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini kini tak lagi ditempati. Keputusan untuk mengganti fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR periode 2024-2029 dengan tunjangan perumahan memicu berbagai perdebatan dan kontroversi di masyarakat.

Fasilitas rumah dinas selama ini dianggap penting untuk menunjang mobilitas dan efisiensi kerja anggota DPR, terutama bagi mereka yang berasal dari luar Jakarta. Namun, kondisi rumah dinas di Kalibata yang kini dianggap tidak layak huni, dengan masalah kebocoran, kerusakan struktural, dan infestasi tikus, menjadi alasan utama di balik kebijakan baru ini. Biaya perawatan rumah dinas yang tinggi juga dinilai membebani anggaran negara. Keluhan mengenai kondisi rumah dinas meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan anggaran yang diperlukan untuk perbaikan besar pun semakin mahal.

Sebagai pengganti, pemerintah memberikan tunjangan perumahan bulanan berkisar Rp30 juta hingga Rp50 juta, tergantung jabatan anggota DPR. Diharapkan dengan tunjangan ini, anggota DPR bisa memilih tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa bergantung pada fasilitas yang sudah tua dan memerlukan perbaikan besar.

Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi. Masyarakat mempertanyakan standar “layak huni” yang diterapkan bagi anggota DPR dan apakah fasilitas yang mewah benar-benar diperlukan. Kekhawatiran lain muncul terkait transparansi dalam pengelolaan tunjangan perumahan ini, karena dalam beberapa kasus sebelumnya, tunjangan bagi pejabat negara kerap disorot akibat kurangnya akuntabilitas. Oleh karena itu, masyarakat mendesak pemerintah untuk memastikan kebijakan ini dikelola secara transparan dan akuntabel.

Nasib rumah dinas yang tak lagi digunakan pun menimbulkan pertanyaan besar. Rumah-rumah di Kalibata ini adalah aset negara dengan nilai ekonomi yang signifikan. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara, sedang mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk alih fungsi atau penjualan rumah-rumah tersebut untuk memastikan aset ini tetap bermanfaat bagi negara dan masyarakat.

Di sisi lain, sebagian kalangan menilai kebijakan ini sebagai langkah positif untuk efisiensi anggaran negara. Mengurangi biaya perawatan rumah dinas yang tinggi dan memberikan fleksibilitas lebih bagi anggota DPR dalam memilih tempat tinggal diharapkan dapat menghemat anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pemeliharaan. Kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan kenyamanan anggota DPR dalam menjalankan tugas mereka.

Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tunjangan perumahan dan aset negara. Pemerintah harus memastikan kebijakan baru ini tidak hanya mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga membawa perubahan positif yang lebih luas bagi kesejahteraan anggota DPR dan efisiensi anggaran. Langkah ini harus diimplementasikan dengan cermat agar tidak menimbulkan masalah baru di masa depan.

Masyarakat berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata dan tidak menciptakan kontroversi lebih lanjut. Transparansi dalam pengelolaan tunjangan perumahan dan pemanfaatan aset negara harus menjadi prioritas utama. Pemerintah juga perlu berkomunikasi secara terbuka kepada publik mengenai alasan dan manfaat kebijakan ini untuk menghindari kesalahpahaman. (*)

*) Dina Seftianah, mahasiswi UNESA asal Lamongan.