SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Hotel Shangri-La Surabaya pada 14 April 2026. Forum ini menjadi agenda strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional sekaligus merumuskan prioritas pembangunan yang adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, DPRD Jawa Timur, serta para kepala daerah se-Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa pembangunan Jawa Timur tahun 2027 akan difokuskan pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan.

“Kawasan metropolitan tetap menjadi motor penggerak ekonomi Jawa Timur, khususnya dalam sektor jasa, ekonomi kreatif, dan digital. Namun kita juga punya cita-cita bahwa kemakmuran dan pembangunan dirasakan di seluruh penjuru desa,” ujar Emil Dardak.

Baca Juga :   Perkuat Aksi Bersih Lingkungan, Yayasan WINGS Peduli dan Pemkot Surabaya Tanam 1.000 Pohon di Romokalisari

Menurut Emil, tantangan global seperti konflik geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah agar Jawa Timur tetap kompetitif.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya pembangunan yang berbasis data dan diperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Perencanaan pembangunan daerah harus semakin presisi, berbasis data, serta diperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Khofifah.

Baca Juga :   Voucher Parkir Surabaya Tuai Sorotan, DPRD Dorong Transparansi dan Cegah Kebocoran PAD

Ia menjelaskan, Pemprov Jawa Timur terus mendorong percepatan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan melalui pendekatan Penta Helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Dalam forum tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mengawal sinkronisasi perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga desa.

“Kami ingin memastikan bahwa semua perencanaan yang diarahkan Presiden itu sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga :   Wawali Armuji Minta Masyarakat Tolak Bayar Parkir Tunai di Surabaya

Apresiasi juga datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri yang menilai Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan kinerja pembangunan terbaik di Indonesia. “Ada banyak prestasi pencapaian dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atas dukungan seluruh masyarakat Jawa Timur,” katanya.

Di sektor pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan bahwa program revitalisasi dan digitalisasi sekolah di Jawa Timur telah mencapai hasil maksimal. “Program revitalisasi dan digitalisasi di Jawa Timur telah terlaksana 100 persen dan mulai dimanfaatkan oleh para murid di semua jenjang pendidikan,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah pusat akan melanjutkan program revitalisasi sekolah nasional serta meningkatkan perangkat digital di satuan pendidikan pada tahun 2026.

Baca Juga :   Pasca Lebaran, Wali Kota Eri Cahyadi Rotasi 78 Pejabat

Di bidang infrastruktur, Jawa Timur mencatat tingkat kemantapan jalan di atas 85 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Capaian ini dinilai menjadi modal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah.

Ketua DPRD Jawa Timur juga mengingatkan masih adanya sejumlah tantangan pembangunan, seperti ketimpangan wilayah, produktivitas sumber daya lokal, konflik sosial, hingga pencemaran lingkungan.

Musrenbang RKPD 2027 ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh unsur pemerintah pusat, daerah, legislatif, akademisi, organisasi perempuan, pemuda, kelompok disabilitas, dan dunia usaha. Penandatanganan tersebut menjadi simbol kuatnya komitmen kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Amellia Ciello)

Baca Juga :   Komisi A DPRD Surabaya Dukung WFH ASN Pemkot Setiap Hari Jumat