Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 1.200 rektor dan guru besar se-Indonesia pada 15 Januari 2025 di Istana Negara dinarasikan sebagai diskusi intensif dan berbobot walau bersifat tertutup. Acara ini diklaim bertujuan menyamakan visi strategi pendidikan tinggi untuk Indonesia Emas 2045.

Namun, ada beberapa yang memilih menolak undangan, karena ketidak jelasan kerangka diskusi sehingga dikhawatirkan forum tersebut cenderung bersifat seremonial dan top down serta hanya akan menjadi ajang legitimasi sepihak. Sifat pertemuan yang timpang memicu pertanyaan kritis: apakah ini benar-benar langkah maju kolaboratif, atau sekadar seremoni satu arah yang minim substansi dialogis?

Pertemuan tersebut memakan waktu hampir empat jam, didominasi oleh taklimat alias arahan dari Presiden. (hampir tiga jam). Tidak ada ruang diskusi dua arah yang memadai. Ini menjadi poin krusial yang patut dikritisi. Mengumpulkan 1.200 intelektual terkemuka bangsa, namun hanya untuk mendengarkan, terkesan kurang menghargai kredibilitas dan eksistensi mereka.

Ruang komunikasi bersama seharusnya bersifat dialogis, di mana gagasan dan masukan dari para akademisi dapat diserap oleh pemerintah. Ketidakhadiran dialog aktif dalam forum sebesar itu menunjukkan adanya miskonsepsi tentang kemitraan setara antara pemerintah dan akademisi.

Meskipun perlu dikritisi, substansi arahan Presiden mengenai perbaikan kualitas SDM, sinkronisasi riset dengan industri, dan pelibatan perguruan tinggi dalam 18 proyek strategis nasional patut diapresiasi. Janji tambahan dana riset sebesar 4 triliun rupiah menjadi angin segar, tetapi muncul kekhawatiran apakah janji ini akan terealisasi sepenuhnya ke seluruh perguruan tinggi, atau hanya menguntungkan institusi tertentu seperti perguruan tinggi kedinasan.

Kekhawatiran ini beralasan jika melihat ketimpangan anggaran pendidikan sebelumnya. Dalam APBN 2025, alokasi dana untuk sekolah kedinasan dengan 13 ribu siswa mencapai 104 triliun, jauh melampaui alokasi untuk 64 juta siswa pendidikan umum sejumlah 91,4 triliun.

Penegakan keadilan dalam penyerapan anggaran pendidikan adalah mutlak diperlukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana riset ke semua perguruan tinggi, bukan hanya yang berafiliasi dengan Kementerian/kedinasan, sangat diharapkan.

Terkait forum tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi meyatakan bahwa Pendidikan adalah pondasi dan kunci kekuatan bangsa, Pengelolaannya harus benar dan tepat sasaran. Dana pendidikan harus didedikasikan sepenuhnya untuk pendidikan.

Pernyataan tersebut nampaknya perlu dikomparasikan dengan realitas yang gada. Pemerintah berencana mengalokasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari porsi anggaran pendidikan, yang diproyeksikan mencapai sekitar 29% hingga 67% dari total alokasi, (tergantung perhitungan).

Pada RAPBN 2026, MBG dialokasikan sekitar Rp335 triliun, di mana Rp223 triliun bersumber dari anggaran pendidikan. Meskipun niatnya baik, efektivitasnya perlu dikaji ulang. Siswa mungkin lebih membutuhkan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas daripada sekadar dipasok fasilitas mengenyangkan perut sesaat, guru/dosen dan tenaga kependidikan perlu diperhatikan kesejahteraan, serta unit sekolah lebih membutuhkan fasilitas sekolah yang layak.

Prioritas anggaran seyogianya ditujukan untuk perbaikan sistem pendidikan secara fundamental. Siswa terjamin kelanjutan pendidikannya, sekolah lebih fasiltas yang kokoh, butuh atap yang kuat dan tidak mudah rubuh, dan guru lebih butuh jaminan kesejahteraan yang layak.

Angin segar tambahan dana riset 4 triliun semoga bisa segera didistribusikan dan dimanfaatkan oleh semuam perguruan tinggi secara adil dan merata. Pelibatan perguran tinggi dalam 18 proyek strategis nasional secara massif harus dikawal.

Semua janji dan arahan telah disampaikan. Kini, saatnya menagih realisasi. Pendidikan membutuhkan komitmen nyata dan implementasi kebijakan yang adil dan transparan. Waktu yang akan membuktikan apakah komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan akan benar-benar terwujud, atau hanya berhenti sebagai retorika dalam sebuah forum taklimat.

*) Radian Jadid, Pegiat Pendidikan, Kepala Sekolah Rakyat Kejawan, Sekretaris Forum Budaya Surabaya