MALANG - KPU Kabupaten Malang berkomitmen untuk memastikan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas netra, dapat berpartisipasi dengan setara dalam Pilkada 2024.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, KPU menyiapkan alat bantu coblos berupa lembaran kertas suara yang dilengkapi dengan huruf Braille.

Hal ini bertujuan agar pemilih tunanetra bisa menandai pilihannya dengan nyaman di bilik suara tanpa ada tekanan.

Mahaendra Pramudya Mahardika, Komisioner KPU Kabupaten Malang, menjelaskan bahwa di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), akan disediakan satu template Braille untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur dan satu template Braille untuk Pemilihan Bupati Kabupaten Malang.

Alat bantu tersebut akan ditempelkan di surat suara, memuat informasi tentang calon yang dapat dipilih oleh pemilih tunanetra.

"Fasilitasnya nanti ada lembar alat bantu tunanetra yang ditempelkan di surat suara yang di dalamnya ada informasi menggunakan huruf Braille, memang diperuntukkan bagi teman-teman disabilitas netra. Untuk membaca secara sentuhan apa saja yang ada di surat suara tersebut," kata Mahardika.

Selain itu, Mahardika menambahkan bahwa pemilih tunanetra yang tidak dapat membaca Braille masih bisa menunjuk petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau keluarga mereka sebagai pendamping untuk membantu menentukan pilihan di bilik suara.

Di Kabupaten Malang sendiri, tercatat ada 885 penyandang disabilitas netra yang tersebar di seluruh wilayah. KPU berharap dengan adanya alat bantu ini, penyandang disabilitas netra dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri, nyaman, dan aman selama proses pencoblosan.

"Untuk Pilgub nanti ada alat bantu tunanetra untuk memilih nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga, sedangkan untuk Pilbup akan ada alat bantu tunanetra untuk memilih nomor satu atau dua. Untuk tunanetra yang tidak bisa baca Braille dapat menunjuk pendamping, bisa dari KPPS-nya untuk mengarahkan atau membantu, atau bisa juga dari keluarga," tambahnya.

Dengan langkah ini, KPU Kabupaten Malang berharap dapat memberikan kesempatan yang adil bagi pemilih tunanetra untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024, memastikan mereka memiliki akses yang sama dalam menentukan pemimpin daerah mereka. (Khaerul Anwar/Dhelfia Ayu)