MOJOKERTO - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mojokerto sepakat tidak mengajukan banding atas vonis terhadap Kepala Desa (Kades) Randuharjo, Edo Yudha Astira yang divonis satu bulan penjara dalam kasus pelanggaran netralitas kades dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Ternyata dari sisi sentra Gakkumdu, tidak ada upaya hukum atau banding. Saya fikir putusan satu bulan penjara menjadi hal yang wajar, justru kita mengapresiasi ini masuk. Dalam arti pidana penjaranya masuk," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, Sabtu (7/12/2024).

Dody Faizal menambahkan, keputusan tidak mengajukan banding setelah melakukan pembahasan sesuai dengan Peraturan Bersama (Perber) Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian.

"Kita melihat bahwa vonis 1 bulan penjara dan denda Rp5 juta sudah wajar dengan tuntutan 2 bulan penjara. Bahkan, di tempat lain tidak bisa dipidana. Hanya hukuman percobaan," tambahnya.

Baca Juga :   Jaksa Segera Eksekusi Kades Randuharjo Mojokerto usai Divonis 1 Bulan Penjara

Usai menyatakan tidak mengajukan banding, selanjutnya pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto akan melakukan eksekusi terhadap terpidana. Kades Randuharjo bakal dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Mojokerto.

"Iya Kejaksaan yang eksekusi, terdakwa akan dibawa ke Kejaksaan lebih dulu sebelum dibawa ke Lapas (Lapas Klas IIB Mojokerto). Insya Allah eksekusi terhadap terdakwa Kades Randuharjo, kita lakukan kalau tidak hari Senin ya Selasa maksimal," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Randuharjo, Edo Yudha Astira (35) divonis satu bulan penjara dalam kasus dugaan pelanggaran netralitas kades dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 2 bulan penjara.

Baca Juga :   Antisipasi TPS Rawan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto Siapkan Strategi Khusus

Terdakwa juga didenda sebesar Rp5 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama satu bulan. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Fransiskus Wilfrirdus di ruang Candra, Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Rabu (4/12/2024). (*)