KOTA BATU - Calon Walikota Batu Firhando Gumelar berkomitmen untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Kota Batu.

Firhando Gumelar menilai kasus tanah harus segera diselesaikan karena bisa merugikan banyak pihak. Tidak hanya Pemerintah, tapi juga masyarakat dan sektor bisnis swasta.

Firhando Gumelar mengaku sudah menyiapkan jurus jitu untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan, konflik, dan sengketa pertanahan di Kota Batu. Baik melalui cara litigasi maupun non litigasi. Sebab, jika permasalahan pertanahan di Kota Batu bisa selesai, ia meyakini seluruh pihak di Kota Batu akan merasakan dampak positifnya.

"Ketika saya turun ke warga, banyak yang curhat dan laporan mengenai kasus pertanahan di Kota Batu. Setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak dan melakukan kajian, kami berjanji akan mengurai dan sebisa mungkin menyelesaikan kasus pertanahan di Kota Batu melalui negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlandaskan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Bismillah kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan di Kota Batu," kata pria yang akrab disapa Mas Gum saat ditemui di Posko Pemenangan Gumelar-Rudi Jalan Imam Bonjol, Sabtu (26/10/2024)

Mas Gum mengakui bahwa persoalan pertanahan yang telah berlangsung bertahun-tahun di Kota Batu itu memang tidak mudah dan tidak bisa diselesaikan semudah membalik telapak tangan.

Namun dengan kajian yang sudah ia miliki, serta menggandeng Kantor Pertanahan Kota Batu, BPN Pusat, hingga mengikutsertakan aparat penegak hukum, ia berharap bisa menyelesaikan secepatnya. 

Baginya, dengan menyelesaikan atau mengurai kasus pertanahan di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu akan lebih mudah dalam membangun Kota Batu melalui cetak biru atau blue print masa depan. Penataan kota dengan rencana tata ruang wilayah yang jelas, bisa menjadikan Kota Batu lebih tertata dan maju.

"Kalau kita lihat di banyak kota wisata di luar Indonesia itu bisa tertata dengan baik wilayahnya, karena mereka ada blue print pembangunan yang modern dan berjangka panjang. Kota Batu harus bisa melakukan itu juga. Sehingga pembangunan itu berkelanjutan sesuai dengan blue print yang sudah ada. Salah satu caranya, kita harus menyelesaikan permasalahan pertanahan ini dulu. Masyarakat harus mendapat jaminan akan kepastian hukum soal kepemilikan tanahnya. Kita coba uraikan dalam 5 tahun ke depan," katanya. (*)