Menu
Pencarian

Gelar Aksi, Massa Tuntut Transparansi dan Kelanjutan OTT KPK di Sidoarjo

Portaljtv.com - Selasa, 13 Februari 2024 20:43
Gelar Aksi, Massa Tuntut Transparansi dan Kelanjutan OTT KPK di Sidoarjo
Aksi tuntut transparansi dan kelanjutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Sidoarjo. (Foto: istimewa)

JAKARTA - Massa dari Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia yang berdomisili di Sidoarjo berunjuk rasa di kantor KPK Jakarta Jl. Kuningan Persada Kav 4, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Selasa (13/02/2024) siang. Massa menuntut transparansi pengusutan perkara OTT yang dilakukan di Sidoarjo beberapa waktu lalu yang harusnya sudah menyeret Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali.  

Koordinator aksi massa Maygi Angga menyampaikan bahwa KPK jangan menutup-nutupi informasi terkait perkara OTT yang dilakukan di Sidoarjo. "Kami berharap KPK tidak menutupi fakta yang ada terkait kasus yang ditangani terutama terkait OTT di Sidoarjo", ungkap Maygi.

Saat menerima massa yang melakukan aksi, humas KPK Mukhti menyampaikan pihaknya saat ini tidak bisa membuka informasi dari kasus yang sedang ditangani, terlebih belum dipublikasikan. "Kami tidak bisa membuka informasi yang belum dipublikasikan," paparnya di hadapan massa.

Massa juga meminta kepada KPK agar tiga aspirasi atau tuntutan yang disampaikan untuk segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Pihak KPK diminta harus tetap transparan dan kredibel tanpa ada intervensi dari siapapun.

Baca Juga :   Gelar Aksi, Massa Tuntut Transparansi dan Kelanjutan OTT KPK di Sidoarjo

Sementara itu Wakil Koordinator aksi massa Wahyu Cecario Batistuta menambahkan, sebagai warga Sidoarjo pihaknya sangat tidak puas dengan kinerja KPK khususnya perihal penanganan dan tindak lanjut OTT di Sidoarjo yang terkesan jalan di tempat hingga membuat massa yang sekaligus warga Sidoarjo harus melakukan aksi di depan Gedung KPK. “Kami khawatir dan menduga ada intervensi yang sangat kuat terhadap KPK dalam penanganan kasus Kota Delta. Sampai massa warga Sidoarjo harus melakukan aksi di depan Gedung KPK,” ujarnya. Wahyu juga menyayangkan aspirasi mereka tidak mendapat jawaban pasti dari pihak KPK dengan dalil terbentur dengan prosedural dan protokoler.

Massa menilai penanganan korupsi ini adalah masalah publik dan masyarakat Sidoarjo punya hak untuk mengetahui sejauh mana penanganan KPK terhadap OTT di Sidoarjo. Massa khawatir dan menduga ada intervensi yang sangat kuat terhadap KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kota Delta. (Usrox Indra)

Editor : Alfian Noor R





Berita Lain