DPRD Sidoarjo Kucurkan Rp 200 Miliar untuk Pembebasan Lahan Flyover Gedangan di Tahun 2026

Bagoes Ri - Rabu, 5 Agustus 2026 16:54

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat, menegaskan bahwa proyek infrastruktur Flyover Gedangan menjadi salah satu prioritas utama yang mendapat atensi serius, baik dari pihak legislatif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, hingga masyarakat lua

SIDOARJO - Kabar baik bagi para pengendara yang kerap terjebak kemacetan horor di kawasan Gedangan, Sidoarjo. Rencana pembangunan Megaproyek Flyover Gedangan kini terus dikebut. Tak main-main, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo resmi mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 200 miliar pada tahun anggaran 2026 ini khusus untuk proses pembebasan lahan warga.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat, menegaskan bahwa proyek infrastruktur layang ini telah menjadi salah satu prioritas utama yang mendapat atensi serius, baik dari pihak legislatif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, hingga masyarakat luas. Kehadiran jembatan layang ini dinilai sudah sangat mendesak demi mengurai titik kemacetan parah yang selama ini menjadi momok harian bagi masyarakat.

"Proyek ini menjadi atensi bersama. Penginnya ya secepatnya selesai karena di sana itu sudah macet yang benar-benar macet, sudah menjadi kebutuhan utama," ujar Choirul Hidayat saat ditemui di gedung DPRD Sidoarjo.

Kolaborasi Anggaran: Pusat Garap Fisik, Daerah Bebaskan Lahan

Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan bahwa pembangunan Flyover Gedangan menerapkan skema kolaborasi anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam pembagiannya, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo difokuskan penuh untuk urusan sterilisasi area dan ganti rugi lahan warga. Sementara itu, seluruh biaya konstruksi fisik jembatan layang akan ditanggung langsung oleh pemerintah pusat.

Dari total kebutuhan biaya pembebasan lahan yang diprediksi mencapai Rp 400 hingga Rp 450 miliar, anggaran sebesar Rp 200 miliar diproyeksikan di tahun 2026.

"Artinya, anggaran untuk di tahun 2026 ini 200 miliar untuk pembebasan lahan, dari total kebutuhan sekitar 400 miliar," tuturnya.

Target Rampung 2027, Dewan Kawal Ketat Sisa Anggaran

Untuk menutup kekurangan sisa anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 200 miliar lebih, Komisi C DPRD Sidoarjo berjanji akan mengawal ketat jalannya pembahasan anggaran agar alokasi sisa dana tersebut bisa segera tuntas dalam waktu dekat.

Pihak legislatif mendorong agar kekurangan dana tersebut dapat disisipkan dalam perencanaan anggaran berikutnya, baik melalui APBD Perubahan maupun perencanaan APBD murni selanjutnya.

"Minggu-minggu ini mungkin kita ada pembahasan KUA-PPAS. Harapan kami, pihak OPD terkait (PUBMSDA) sudah menjadwalkan itu. Syukur-syukur kalau kekurangannya bisa dimasukkan di Anggaran Perubahan nanti, sehingga tidak ada kendala lagi," tambah Choirul Hidayat.

Dengan target persiapan administratif dan pembebasan lahan yang rampung tepat waktu, pengerjaan fisik bangunan diharapkan bisa langsung tancap gas tanpa kendala di tahun depan, sehingga megaproyek ini ditargetkan bisa terealisasi dan selesai sepenuhnya pada tahun 2027.

Bukan tanpa alasan proyek ini menjadi prioritas yang diprioritaskan. Jalur Gedangan selama ini dikenal sebagai salah satu titik urat nadi transportasi utama yang menghubungkan Sidoarjo dan Surabaya. Kemacetan kronis di titik tersebut tidak hanya dikeluhkan karena melelahkan para pengendara, tetapi juga kerap kali mengunci aktivitas roda perekonomian masyarakat.

Editor : Iwan Iwe