MAGETAN - DPRD Kabupaten Magetan mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menerbitkan surat keterangan riwayat jabatan bagi bakal calon kepala desa menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027. Perbedaan penafsiran aturan mengenai batas masa jabatan kepala desa dinilai berpotensi menimbulkan sengketa administrasi pencalonan.
Wakil Ketua DPRD Magetan, Dr. Pangayoman, menyoroti perbedaan penafsiran antara Pasal 33 huruf k dan Pasal 118 huruf a serta huruf b dalam Undang-Undang Desa. Kedua ketentuan tersebut berkaitan dengan persyaratan pencalonan dan aturan peralihan bagi kepala desa yang telah menjabat selama dua periode.
Menurut Pangayoman, pemerintah daerah perlu memastikan setiap surat keterangan riwayat jabatan diterbitkan berdasarkan fakta dan riwayat jabatan yang sebenarnya. Kejelasan dasar hukum diperlukan agar dokumen administrasi pencalonan tidak menimbulkan persoalan hukum pada tahapan Pilkades mendatang.
DPRD Magetan juga menyiapkan sejumlah alternatif penyelesaian, mulai dari penataan administrasi pencalonan hingga penyusunan peraturan daerah melalui inisiatif DPRD. Selain itu, DPRD mendorong adanya perubahan regulasi atau pengujian materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh kepastian hukum.
Baca Juga : Aturan Masa Jabatan Kepala Desa Disorot Jelang Pilkades Serentak 2027
DPRD berharap pemerintah pusat segera menerbitkan peraturan menteri dalam negeri yang memperjelas ketentuan teknis persyaratan calon kepala desa, khususnya bagi mereka yang memiliki riwayat jabatan dua periode. Kejelasan aturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan panitia Pilkades sehingga tahapan pencalonan 2027 berjalan dengan kepastian hukum.
Editor : JTV Madiun




















