JEMBER - Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya memberikan perlindungan dan kemudahan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Upaya itu diwujudkan melalui peresmian Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) yang kini tersedia di Mal Pelayanan Publik Jember.

Peresmian P4MI digelar pada Selasa (2/9/2025), dihadiri langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, bersama staf ahli kementerian terkait, BP3MI Jawa Timur, serta sejumlah pimpinan lembaga vertikal lainnya. Kehadiran layanan ini disambut antusias warga, mengingat Jember merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran terbanyak di Jawa Timur, mencapai 2.400 orang sepanjang tahun 2025.

Bupati Fawait menjelaskan, P4MI hadir untuk memberikan kemudahan sekaligus perlindungan bagi calon pekerja migran. Dengan adanya layanan ini, masyarakat Jember tidak perlu lagi pergi ke luar kota hanya untuk mengurus berkas keberangkatan. “Kami berharap, keberadaan P4MI dapat menekan angka keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural yang berisiko merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Layanan P4MI menyediakan informasi pekerjaan di luar negeri, pendampingan administrasi, hingga perlindungan hukum bagi pekerja migran. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga berencana menggencarkan program pelatihan agar calon PMI asal Jember memiliki keterampilan yang mumpuni dan mampu bersaing di negara tujuan.

Dewi Srikandi, seorang purna PMI asal Jember, menilai keberadaan P4MI sangat membantu. “Dulu saya harus keluar kota untuk urusan berkas, sekarang lebih mudah dan dekat. Semoga generasi setelah saya bisa lebih aman dan terjamin,” ujarnya dengan haru.

Sementara itu, Dedi Setiaji, calon pekerja migran yang turut hadir, mengaku lebih percaya diri dengan adanya layanan baru ini. “Sekarang kami tidak takut lagi soal prosedur, semua jelas dan dibimbing,” katanya.

Suasana peresmian berlangsung penuh semangat, diwarnai dengan optimisme masyarakat. Bagi para calon pekerja migran, P4MI bukan sekadar pusat layanan, tetapi juga simbol hadirnya negara untuk melindungi warganya sejak dari kampung halaman.