MAGETAN - Perbedaan penafsiran ketentuan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Desa menjadi sorotan menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027. Ketidakjelasan persyaratan pencalonan, khususnya bagi kepala desa yang telah menjabat dua periode, dinilai berpotensi menimbulkan sengketa hukum apabila tidak segera memperoleh kepastian.
Persoalan tersebut dibahas dalam diskusi publik bertajuk Antinomi Regulasi Pilkades dalam Undang-Undang Desa yang digelar Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) bersama para pengacara se-Mataraman di Kabupaten Magetan, Senin (16/11/2026). Pembahasan berfokus pada perbedaan pengaturan dalam Pasal 33 huruf k dan Pasal 118 huruf a serta huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Pasal 33 huruf k mengatur persyaratan calon kepala desa yang belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan. Sementara itu, Pasal 118 memuat ketentuan peralihan yang memberikan kesempatan satu periode tambahan bagi kepala desa dengan kriteria masa jabatan tertentu. Perbedaan ketentuan tersebut dinilai dapat memunculkan beragam penafsiran mengenai kelayakan seseorang untuk kembali mencalonkan diri dalam Pilkades 2027.
Ketua DPC APSI Kabupaten Magetan, Zainal Faizin, menilai persoalan tersebut perlu segera mendapatkan kepastian hukum. Menurutnya, ketidakjelasan regulasi tidak hanya berkaitan dengan hak seseorang untuk mencalonkan diri, tetapi juga menyangkut tanggung jawab panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memeriksa persyaratan administrasi calon.
Ia mengingatkan, perbedaan penafsiran terhadap persyaratan pencalonan dapat memicu permasalahan hukum, terutama terkait kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi yang diajukan para calon kepala desa.
Untuk mengantisipasi sengketa, APSI mendorong pemerintah daerah, DPRD, dan perwakilan kepala desa segera berkoordinasi mencari kejelasan aturan. Sejumlah opsi yang diusulkan antara lain penyusunan peraturan daerah sebagai aturan teknis sepanjang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mempertimbangkan pengujian materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
Editor : JTV Madiun




















