MAGETAN - Dugaan penyalahgunaan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Magetan terus menjadi sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi aktivis lintas sektoral bersama GRIB Jaya DPC Magetan menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Magetan, Kamis (16/4/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan pernyataan sikap dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pokir secara transparan dan profesional.

Koalisi menilai realisasi anggaran pokir tidak lepas dari peran organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari tahap perencanaan, pencairan hingga pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilaporkan sejak November 2025 dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat.

Koordinator aksi, Gus Anam, menegaskan bahwa pihaknya mengecam keras dugaan praktik yang mengarah pada tindak pidana korupsi tersebut.

“Kami mendesak agar kasus dugaan korupsi pokir ini diusut secara tuntas, transparan, dan tanpa tebang pilih. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Gus Anam.

Selain itu, massa juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Magetan, untuk serius menangani perkara tersebut agar memberikan kepastian hukum.

Dalam tuntutannya, koalisi meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap OPD yang terlibat dalam proses pokir bermasalah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

Tak hanya itu, mereka juga menuntut transparansi dokumen pokir, termasuk membuka rencana kerja dan anggaran serta daftar paket pekerjaan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah praktik proyek titipan dan potensi penggelembungan anggaran.

Koalisi juga meminta agar sanksi tegas diberikan kepada pihak yang terbukti terlibat, baik berupa sanksi administratif maupun proses hukum pidana. Transparansi aliran dana turut menjadi sorotan agar potensi kerugian negara dapat diketahui secara jelas.

Melalui aksi ini, koalisi masyarakat berharap penanganan kasus dugaan korupsi pokir di Magetan dapat berjalan transparan, profesional, dan bebas intervensi, demi menjaga kepercayaan publik serta menegakkan keadilan.