SURABAYA - Program transmigrasi masih diminati masyarakat Jawa Timur. Terbukti sampai Juni 2024, sebanyak 209 kepala keluarga (KK) masih menunggu ditempatkan.

Di antara mereka tercatat sudah masuk daftar tunggu pemberangkatan calon transmigran asal Jawa Timur sejak tahun 2023.

Menurut Sekretaris Disnakertrans Jatim Agus Gunawan, SH, MH, transmigrasi masih menjadi salah satu program strategis Pemprov Jatim.

‘’Program transmigrasi di RPJMD Provinsi Jatim tahun 2019 smapai 2024 masih menjadi salah satu program strategis dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan,’’ katanya, dalam sambutan pembukaan Rapat Teknis Persiapan Pemberangkatan Calon Transmigran Jatim Tahun 2024, Rabu (11/9/2024) malam.

Baca Juga :   Gubernur Khofifah Lepas 4.008 Peserta Mudik Gratis Pemprov Jatim 2025

Hadir pada acara ini, Direktur P3KTrans Kemendesa-PDTT, Wibowo Puji Raharjo, SH, MM, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sekretariat Kabinet , Asri Ernawati, SH, MH, Prof. Dr. Cris Kuntadi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kepala Pusat Kajian Permukiman Transmigrasi dan Daerah Perbatasan, Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada, Dr. Sri Rahayu Budiani, S.Si, M.Si, perwakilan Pemprov Sulawesi Barat dan Pemkab Mamuju Tengah, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 30 kabupaten daerah asal transmigran dari Jawa Timur.

Agus Gunawan menambahkan, prosentase jumlah penduduk miskin sampai awal Februari 2024 sudah berada di bawah 10 persen dari 41,53 juta penduduk Jawa Timur.

Sebagian besar tinggal di pedesaan dan kawasan kumuh di perkotaan. Kepadatan penduduk Jawa Timur juga sudah cukup tinggi, yakni rata-rata mencapai 857 jiwa/km2.

Baca Juga :   Dorong Daya Beli Masyarakat, Pemprov Jatim Gelar Pasar Murah di Sidoarjo

‘’Animo masyarakat untuk ikut program transmigrasi juga masih tinggi. Yakni 209 KK dari 30 kabupaten/kota,’’ ujarnya.

Alasan memilih bertransmigrasi adalah untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan, karena berkurangnya ruang tempat tinggal, tempat bekerja serta usaha yang layak. 

Komitmen Bersama

Baca Juga :   Perkuat Ketahanan Pangan, 150 BUMDesa di Jatim Ikuti Pelatihan Mitra Klinik

Sementara itu, peningkatan antrean calon transmigran disebabkan terus berkurangnya kemampuan anggaran Kementerian Desa dan PDTT untuk menyiapkan lahan, rumah dan membiayai pemberangkatan calon transmigran ke daerah tujuan.

Padahal, sebagian besar masyarakat di pulau Jawa mengharapkan program transmigrasi akan membuka peluang untuk membuka usaha dan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup, sekaligus ikut berperan dalam membangun daerah baru.

‘’Oleh karena itu, kami mendorong kolaborasi berbagai pihak, lembaga pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan termasuk pengusaha dalam menyukseskan program transmigrasi,’’ kata Direktur P3KTrans Kemendesa-PDTT, Wibowo Puji Raharjo.

Baca Juga :   Pemprov Jatim Gelar Mudik Gratis Lebaran, Ini Jadwal, Rute dan Kuotanya

Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan komitmen kesepakatan sinergi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi antara Kemendesa-PDTT dengan Sekretariat Kabinet, Lembaga Administrasi Negara, Universitas Gajah Mada Jogjakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Barat, Pemkab Mamuju Tengah sebagai daerah tujuan transmigrasi dan Pemkab Sampang, Bojonegoro, Ngawi, Sampang, Nganjuk, Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Jombang, Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Situbondo, Magetan, Lamongan, Pamekasan, Sidoarjo dan Jember.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa Sekretariat Kabinet Asri Ermawati mengatakan, kolaborasi dalam pengembangan program transmigrasi diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional sekaligus visi dan misi Presiden Joko Widodo.

Sedangkan Prof. Cris Kuntadi menegaskan pentingnya program transmigrasi yang modern, sehingga penduduk yang berpindah memiliki pola pikir yang maju dan modern, professional dan produktif.

Baca Juga :   Gubernur Khofifah Optimis Koperasi Desa Merah Putih Dorong Pertumbuhan Ekonomi

‘’Program transmigrasi tidak boleh hanya memindahkan penduduk, apalagi memindahkan penganggur dan orang miskin ke daerah baru, tapi harus mampu membuat transmigran berdaya dan hidup lebih sejahtera,’’katanya.

Sedangkan Darmawati Yusuf, selaku Kabid Pembangunan dan Penempatan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi Sulawesi Barat mengharapkan, semakin banyak calon transmigran yang diterima sekaligus memiliki kemampuan untuk mengelola lahan menjadi produktif.

Untuk itu, Kepala Pusat Kajian Permukiman Transmigrasi dan Daerah Perbatasan Fakultas Geografi UGM Jogjakarta, Dr. Sri Rahayu Budiani mengatakan, pihaknya akan mensuport kajian-kajian akademis dan penelitian untuk mendorong lahirnya kebijakan pemerintah menuju pengembangan kawasan transmigrasi yang modern, maju dan menyejahterakan penduduk di wilayah tersebut.(*)