JAKARTA - Uang kertas rupiah pecahan Rp100.000 dengan tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan eks Gubernur BI Perry Warjiyo mendadak viral di berbagai platform media sosial. Banyak masyarakat hingga kolektor yang memburu uang kertas edisi khusus ini karena dinilai sangat langka akibat masa jabatan Purbaya yang hanya berlangsung singkat.

Menanggapi fenomena perburuan uang kertas tersebut, pihak Bank Indonesia (BI) akhirnya angkat bicara untuk memberikan penjelasan resmi serta kepastian hukum kepada masyarakat.

"Pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia tidak memengaruhi keabsahan Uang Rupiah yang telah diproduksi dan diedarkan," tutur Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, Selasa (22/9/2026).

Lebih lanjut, pencantuman tanda tangan pada uang rupiah telah diatur secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Berdasarkan aturan tersebut, rupiah kertas paling sedikit harus memuat tanda tangan pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan serta pihak Bank Indonesia yang diwakili oleh Gubernur BI yang sedang menjabat pada saat proses penetapan serta produksi uang dilakukan.

Bank Indonesia memastikan bahwa pergantian pejabat setelah uang tersebut selesai diproduksi dan diedarkan sama sekali tidak memengaruhi status keabsahannya, sehingga masyarakat tidak perlu ragu menggunakannya untuk bertransaksi sehari-hari.

"Uang Rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan Uang Rupiah," pungkas Denny. (Tengku Abdillah Ayyub)