KUALA LUMPUR - Situasi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lintas batas kembali memicu perdebatan panas di tingkat regional setelah anggota parlemen Malaysia melontarkan seruan terbuka agar negara-negara tetangga memberikan tekanan diplomatik maupun finansial kepada pemerintah Indonesia.
"Kita harus mengirimkan nota diplomatik yang kuat bahwa Malaysia keberatan, dan bukan hanya Malaysia yang keberatan. Hal itu harus disepakati negara-negara ASEAN lainnya yang juga terdampak, seperti Singapura," ujar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman selaku anggota parlemen Malaysia, Selasa (13/10/2026).
Dalam sidang pembahasan anggaran di Dewan Rakyat, Syed Saddiq menilai bahwa penanganan karhutla yang dilakukan oleh Indonesia dinilai belum maksimal dalam meredam eskalasi kabut asap pekat yang mencemari kualitas udara di kawasan Asia Tenggara.
"Putus akses mereka. Hantam dompet mereka," tegas Syed Saddiq saat mendesak agar Malaysia dan Singapura.
Baca Juga : Malaysia Bawa Isu Karhutla Indonesia ke Forum ASEAN
Selain menyerukan sanksi finansial dan pemboikotan terhadap perusahaan perusak lingkungan tanpa pandang bulu, termasuk korporasi asal Malaysia atau Singapura sendiri, ia juga mendesak pengesahan regulasi ketat semacam undang-undang polusi lintas batas.
"Membiarkan kabut asap yang mengandung partikel halus PM2.5 mencemari udara negara lain tidak dapat diterima, terlebih lagi karena situasi ini mengancam kesehatan masyarakat," timpal politikus lainnya, Andrew Chen Kah Eng, mengecam lambatnya respons penanganan.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga terkait terus berupaya mengerahkan puluhan ribu personel gabungan di lapangan guna menekan titik-titik api yang meluas akibat musim kemarau panjang.
Baca Juga : Prabowo Pimpin Rapat Karhutla, Minta Seluruh Sumber Daya Dikerahkan
"Masih mampu kita menangani karhutla," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman.
Kendati demikian, gelombang protes dan desakan dari parlemen negara tetangga ini menunjukkan bahwa isu kabut asap lintas batas telah menjadi urgensi bersama yang mendesak untuk segera diselesaikan dalam forum diplomasi regional mendatang.
"Rakyat Malaysia menderita akibat polusi ini, tetapi para pejabat Anda tampaknya mengabaikan masalah kesehatan kami," pungkas Andrew Chen Kah Eng. (Tengku Abdillah Ayyub)
Editor : Iwan Iwe




















