SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 kategori Terbaik Tingkat Kota Wilayah Jawa-Bali. Penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut diberikan atas keberhasilan Pemkot Surabaya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pekerja melalui tujuh program unggulan.

Penghargaan diserahkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Penyerahan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil pelaksanaan tujuh program unggulan TPAKD sepanjang 2025. Program-program itu berfokus pada perluasan akses keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga.

“Secara resmi, Pemkot Surabaya menerima penghargaan TPAKD Award 2026 tingkat kota untuk wilayah Jawa-Bali. Tim ini bertugas memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada warga Surabaya,” kata Vykka, Kamis (22/10/2026).

Menurut Vykka, pelaksanaan program tersebut sejalan dengan capaian sejumlah indikator pembangunan Kota Surabaya pada 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,87 persen, melampaui target 5,77 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85,65, lebih tinggi daripada target 85,26. Sementara itu, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 3,56 persen, lebih rendah daripada target 3,9 persen.

Tujuh Program Unggulan TPAKD Surabaya

Tujuh program unggulan TPAKD Surabaya mencakup penguatan infrastruktur digital, pendampingan akses keuangan, perlindungan pekerja, pembiayaan UMKM, pemberdayaan ekonomi lokal, edukasi investasi, hingga digitalisasi pembayaran.

Program pertama adalah Satu Data Surabaya, yakni penguatan infrastruktur digital melalui pemanfaatan aplikasi, situs web, dan sistem data terpadu. Sistem ini digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan ekonomi serta penyaluran bantuan sosial.

Kedua, PASTI LAKU, yaitu program asistensi, pendampingan, literasi, dan edukasi akses keuangan bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Ketiga, perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan yang menyasar pekerja, pengemudi ojek daring (ojol), serta warga yang bertugas melayani masyarakat. Program ini tercatat mencakup 99.724 peserta.

Keempat, Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) PUSPITA melalui PT BPR Surya Artha Utama. Program pembiayaan tersebut telah menjangkau 2.138 debitur.

Kelima, Program Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN). Platform digital yang dapat diakses melalui peken.surabaya.go.id ini bertujuan memperluas pemasaran produk UMKM lokal. Hingga akhir 2025, program tersebut melibatkan 5.734 UMKM dengan omzet mencapai Rp216 miliar.

Keenam, Galeri Investasi Pasar Modal, yang menyediakan edukasi dan sarana investasi legal bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.

Ketujuh, digitalisasi pembayaran melalui Kartu Identitas Anak (KATEPAY) dan Simpanan Pelajar (Simpel) di Kota Surabaya. Nilai transaksi atau simpanan dalam program tersebut mencapai sekitar Rp158 miliar.

Sediakan Pembiayaan Berbunga Rendah bagi UMKM

Selain memperluas akses layanan keuangan, Pemkot Surabaya juga menyediakan skema pembiayaan berbunga rendah untuk mendukung pengembangan UMKM.

“Salah satu program unggulan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM adalah PUSPITA, yaitu pinjaman dengan bunga 3 persen per tahun, serta Sikumis dengan bunga 5 persen per tahun,” ujar Vykka.

Pemkot Surabaya juga memberikan dukungan kepada kelompok berpenghasilan rendah melalui bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, pelaku UMKM difasilitasi untuk memperluas pemasaran secara digital melalui platform PEKEN.

Vykka menambahkan, Pemkot Surabaya bersinergi dengan OJK dan lembaga jasa keuangan (LJK) untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pelaku UMKM, hingga kelompok perempuan.

“Dalam hal ini, pemkot bersama OJK dan lembaga jasa keuangan bersinergi untuk memberikan literasi dan inklusi keuangan ke sekolah-sekolah, UMKM, hingga kelompok perempuan,” paparnya.

Perkuat Digitalisasi Keuangan pada 2026

Pada 2026, Pemkot Surabaya berencana melanjutkan sejumlah program yang telah berjalan, termasuk memperkuat basis data dan literasi keuangan melalui program SOMASI PINJOL.

Selain itu, pemkot akan mengembangkan sejumlah program baru, antara lain digitalisasi pembayaran parkir, pajak, dan retribusi, serta pengembangan ekosistem digital untuk pasar tradisional dan sektor pariwisata.

“Ada juga penambahan program baru berupa digitalisasi pembayaran parkir, pajak, dan retribusi, serta ekosistem digitalisasi pasar tradisional dan pariwisata,” pungkas Vykka.

Melalui berbagai program tersebut, Pemkot Surabaya berharap akses layanan keuangan yang inklusif semakin luas, sehingga masyarakat dan pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*)