JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri secara khusus berpidato mengenai sikapnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres dan cawapres yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, maju di pilpres 2024. Megawati menyebut peristiwa tersebut sebagai bagian dari manipulasi hukum.

”Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani,” kata Megawati dalam rekaman video yang diunggah channel YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023). Mengenakan kemeja putih bermotif bunga dan kupu-kupu, Megawati berpidato di dekat hiasan patung perunggu Dewi Keadilan, sosok dewi bermata tertutup dengan timbangan di tangan kanan dan pedang di genggaman kiri.

Di awal pidatonya, Megawati memuji keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Majelis Kehormatan pimpinan Jimly Asshiddiqie tersebut telah menjatuhkan hukuman etik, salah satunya mencopot Anwar Usman, ipar presiden Jokowi, dari jabatan Ketua MK, dan melarangnya mengadili perkara terkait pemilu.

Megawati menyebut putusan MKMK tersebut telah membawa cahaya terang di tengah gelapnya demokrasi. “Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh, meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi,” beber Megawati.

Baca Juga :   Pengamat Politik Prediksi Cak Imin Dongkrak Suara Anies di Jawa Timur

Megawati lantas mengingatkan bahwa di masa kepresidenannya lah Mahkamah Konstitusi dibentuk. Putri Presiden Soekarno tersebut bercerita, dirinya sangat serius menggarap pembentukan MK. “Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat, bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara,” kata Megawati.

Dia menambahkan, pembentukan MK dilakukan dalam suasana kebatinan pasca reformasi yang melawan kultur otoriter. “Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Praktik kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong semangat reformasi,” katanya. Megawati juga mengingatkan bahwa perjalanan reformasi telah diwarnai pengorbanan rakyat dan mahasiswa melalui peristiwa Kudatuli, Trisakti, Semanggi, hingga berbagai peristiwa penculikan para aktivis. “Mereka banyak saksi-saksi hidup yang sampai saat ini berdiam diri. Semua menjadi wajah gelap demokrasi. Praktik kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi,” ujarnya.

Megawati menambahkan, pemilu 2024 harus menjadi momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik. “Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan,” bebernya.

Baca Juga :   Pidato Lengkap Prabowo Subianto di Istora usai Unggul di Semua Hasil Quick Count Pilpres 2024

Dia juga meminta agar masyarakat tidak takut besuara. ”Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi,” kata Megawati. (sof)