NGAWI - Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,2 miliar untuk Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) melalui Perubahan APBD 2026. Bantuan tersebut disalurkan kepada 122 desa untuk mendukung peningkatan infrastruktur, terutama pembangunan dan perbaikan jalan desa.

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengatakan terdapat 132 desa yang mengusulkan bantuan tersebut. Setelah melalui proses verifikasi, sebanyak 122 desa dinyatakan sebagai penerima BKKD.

Setiap desa menerima bantuan dengan nominal bervariasi, mulai dari sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta. Besaran bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil verifikasi masing-masing desa.

Menurut Dwi, penggunaan BKKD difokuskan untuk meningkatkan infrastruktur desa, khususnya akses jalan yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah daerah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas dan mobilitas warga.

Dengan sisa waktu pelaksanaan sekitar dua bulan, pemerintah desa diminta segera merealisasikan pekerjaan agar manfaat bantuan dapat dirasakan masyarakat sebelum akhir tahun anggaran.

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan di lapangan menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah desa dengan menggunakan sistem swakelola. Melalui skema tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola bantuan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.