Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) strategis ke wilayah investasi PT Bumi Suksesindo (PT BSI) di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (23/7/2026). Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pertumbuhan ekonomi daerah, kepatuhan regulasi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto. Turut mendampingi, dua anggota Komisi IV DPR RI asal Banyuwangi, Sumail Abdullah dan Sonny T. Danaparamita, serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan.

Kehadiran wakil rakyat dan lintas kementerian ini disambut hangat oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas beserta jajaran, serta Presiden Direktur PT BSI, Adi Adriansyah Sjoekri. Agenda utama kunker ini berfokus pada peninjauan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) serta pemenuhan komitmen investasi hijau yang berkelanjutan.

Dalam diskusi yang berlangsung di Tepi Sawah Caffe Resto & Villa, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si memaparkan data performa pemenuhan kewajiban ekologis PT BSI. Dari total Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebesar 4.998 hektare, PT BSI membuktikan komitmennya yang melampaui standar regulasi negara.

Baca Juga :   Resmi Disahkan! DPR Setujui UU Pusat Finansial Internasional Indonesia

Perusahaan memegang 2 (dua) SK PPKH dengan kewajiban lahan kompensasi seluas 992,86 hektare. Secara konkret dan bertanggung jawab, PT BSI telah menyerahkan lahan kompensasi riil yang melimpah dengan rincian, lahan seluas 428,664 Ha di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur (Serah terima 16 September 2014). Lahan seluas 224,359 Ha di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur (Serah terima 24 April 2015). Dan lahan seluas 1.385,732 Ha di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Serah terima 15 Januari 2016).

Dengan total capaian 1.991,838 hektare yang kini resmi ditetapkan sebagai kawasan hutan permanen, PT BSI sukses memenuhi rasio 1:2 yang diwajibkan pemerintah. Kepatuhan mutlak ini menjadi bukti bahwa keberadaan investasi skala besar di Banyuwangi dikelola dengan prinsip berwawasan lingkungan (green investment).

Baca Juga :   Atasi Kemacatan Ketapang-Gilimanuk, DPR RI Kumpulkan Stakeholder Bahas Percepatan Pembangunan Dermaga

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyampaikan apresiasinya atas langkah nyata tersebut. Dia menegaskan kunker ini bertujuan memastikan PPKH PT BSI berdampak linier terhadap peningkatan taraf hidup warga sekitar. Di sisi lain, legislatif juga mendorong ketegasan hukum dari pemerintah daerah hingga pusat untuk menindak pelaku perusakan hutan ilegal demi menjaga kelestarian alam bersama.

Sementara itu, Presiden Direktur PT BSI, Adi Adriansyah Sjoekri, mengungkapkan bahwa model operasi Tujuh Bukit Operations dirancang secara unik agar bisa bertumbuh harmonis berdampingan langsung dengan pemukiman warga dan sektor pariwisata.

"Tidak ada tambang di Indonesia yang modelnya sepresisi PT BSI. Seluruh perencanaan teknis terintegrasi dengan baik. Keberadaan PT BSI bukan sekadar industri, melainkan telah menjelma menjadi ikon kemajuan ekonomi dan investasi di Banyuwangi," katanya.

Baca Juga :   Resmi Disahkan, UU Polri Baru Ubah Aturan Jabatan Sipil hingga Usia Pensiun

Komitmen sosial pun terus diteguhkan. PT BSI secara masif menggelontorkan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui 8 pilar utama. Program berkelanjutan ini menyasar sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil (prioritas tenaga kerja lokal), kemandirian ekonomi, sosial budaya, kelestarian lingkungan, pembentukan lembaga komunitas, hingga pembangunan infrastruktur fasilitas publik.

Acara yang berjalan kondusif ini juga diwarnai antusiasme tinggi dari masyarakat sekitar. Kendati demikian, beberapa warga yang bersikap netral dan mendukung penuh iklim investasi menyayangkan keterbatasan akses masuk karena pembatasan undangan di dalam lokasi acara.

“Seharusnya kami bisa diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan dukungan kami langsung di dalam forum. Kami sangat menyayangkan kami tidak mendapatkan undangan,” ungkap M, salah seorang warga setempat yang hadir di luar area acara.

Baca Juga :   Anggota Komisi VII DPR RI Desak Adanya Penambahan Dermaga di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk

Aspirasi warga ini menjadi sinyal positif bahwa masyarakat lokal sejatinya sangat mendambakan ruang komunikasi yang inklusif untuk ikut mengawal investasi. Dukungan masyarakat yang solid serta iklim investasi yang sehat dan kondusif merupakan kunci utama agar kekayaan alam Banyuwangi dapat terus dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan membawa berkah kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah.

Handoko Khusumo